Pemerintahan Subscribe to Pemerintahan
Undang-Undang Diterapkan, Jumlah SKPD Dipangkas
Provinsi Jawa Timur Rampingkan 7 SKPD, Dari 49 menjadi 42 SKPD Diterapkannya Undang-Undang Nomor 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah membuat Pemerintah Provinsi Jawa Timur berbenah. Berbenah dalam arti menata kelembagaan perangkat… Read more
Nota Keuangan Gubernur 2015 Terapkan Neraca Tujuh Lapis
Paripurna Penyampaian Nota Keuangan Gubernur terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 dilangsungkan Senin (23/5) di Gedung DPRD Jawa Timur, Jalan Indrapura Surabaya. Disampaikan Gubernur Jawa… Read more
Ini Pesan Gubernur Jatim kepada Kepala Daerah Terbaru
Ia berujar, hal itu sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pasal 18 dan diterjemahkan dalam UU nomor 23 tahun 2014 yang menjelaskan sistem pemerintahan yang berjenjang. “Sehingga kalau ada… Read more
Gubernur Jatim: TNI Bantu Wujudkan Kemandirian Pangan
Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengakui Tentara Nasional Indonesia (TNI) membantu mewujudkan kemandirian pangan sehingga meningkatkan produksi pertanian dan berimbas perekonomian yang baik di wilayahnya. “TNI berperan membantu dan mendukung Jatim… Read more
SDM Kades Jadi Penentu Suksesnya UU Desa
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Dr. H. Akhmad Sukardi, menegaskan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkomitmen agar pelaksanaan UU No. 6 Tentang Desa dapat berjalan dengan baik, transparan, akuntabel, dan tepat… Read more
Inovasi Pelayanan Publik Terbaik Antar Pakde Raih Dua Trophy
Sehari setelah peroleh Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha , kembali Gubernur Jatim DR. H. Soekarwo peroleh dua trophy sekaligus karena Inovasi Pelayanan Publik untuk “Ayo Kerja” dan ATM… Read more
Jatim Kembali Raih LPPD Terbaik
Pemprov Jatim kembali mendapat penghargaan dari pemerintah pusat. Kali ini, Pemprov Jatim menerima piagam penghargaan sebagai provinsi terbaik Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2013 dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri)… Read more
Salah Kaprah Tentang e-Government
Rencana pemerintah Indonesia untuk serius mengimplementasikan e-Government mendapat pujian sekaligus kritikan. Ada salah kaprah selama ini yang harus diluruskan agar pemerintahan dengan sistem online ini bisa mudah dimengerti dan bermanfaat… Read more
Jokowi Segera Terbitkan Perpres Tentang Desa
JAKARTA – Presiden Joko Widodo akan menerbitkan peraturan presiden (perpres) tentang desa. Nantinya, perpres itu akan yang mengatur kewenangan khusus dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi… Read more
Menteri PPN: Data Innovation For Policy Makers
Konferensi ini terselenggara atas kerja sama yang baik antara Kementerian PPN/Bappenas, Pulse Lab Jakarta, Knowledge Sector Initiative (KSI), dan UNDP Innovation Facility. Tujuan dari konferensi ini adalah untuk menjajaki bagaimana… Read more
