Jatim Kembali Raih LPPD Terbaik

Gubernur Jatim, Dr. H. Soekarwo menerima penghargaan Provinsi dengan Kinerja terbaik dari Mendagri RI, Tjahjo Kumolo pada peringatan Hari Otonomi ke XIX di Jakarta

Pemprov Jatim kembali mendapat penghargaan dari pemerintah pusat. Kali ini, Pemprov Jatim menerima piagam penghargaan sebagai provinsi terbaik Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2013 dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Tjahjo Kumolo, SH.

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Gubernur Jatim, Dr. H. Soekarwo saat Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah ke XIX bertema “Menghadirkan Pemerintahan Daerah yang Demokratis dan Melayani Masyarakat Dalam Mendorong Terbentuknya Daya Saing Kreatifitas dan Inovasi Dengan Mengandalkan Kekhasan Daerah Demi Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat”, di Halaman Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (27/4).

Penghargaan ini diberikan kepada pemerintah daerah yang memiliki kinerja terbaik secara nasional khususnya dalam penyelenggaraan urusan tata kelola pemerintahan. Setiap kepala daerah diwajibkan menyampaikan laporan LPPD yang dievaluasi, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 69 dan 70 UU No. 34 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Selain Jatim, provinsi yang menerima penghargaan serupa adalah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan kabupaten/kota peraih penghargaan, Jatim cukup mendominasi. Dari 10 Kabupaten dan 10 Kota terbaik, ada delapan kabupaten/kota yang meraih penghargaan di Jatim, yakni Kab. Sidoarjo, Kab. Tuban, Kab. Lamongan, Kota Blitar, Kota Madiun, Kota Mojokerto, Kota Probolinggo, dan Kota Surabaya.

Dalam sambutannya, Mendagri RI, Tjahjo Kumolo, SH mengatakan, sesuaidengan tema Hari Otonomi Daerah XIX mengajak pemerintah daerah bekerja secara maksimal dalam memberikan pelayanan masyarakat, sehingga akan terwujud masyarakat yang berdaya saing, mandiri dan tercapai kesejahteraan.

“Otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom dalam mengatur sendiri urusan pemerintah dan masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Oleh sebab itu pemberian otonomi daerah seluasnya harus dimaknai sebagai kesempatan percepatan kesejahteraan masyarakat melalui peran aktif seluruh pemangku kepentingan di daerah,” ucapnya.

Ia mengingatkan, semua Pemerintah Daerah harus menyelesaikan strategi kebijakan pemerintah jangka pendek Tahun 2015 yakni menjadi poros pemerintah, negara mampu mewujudkan otonomi daerah agar keberadaan ontomi daerah dirasakan masyarakat secara maksimal, membangun tata kelola pemerintahan secara efektif, efisien, bersih berwibawa, tata hukum dan melayani masyarakat.

Jatim Jadi Contoh Baik Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang Baik

Penyelenggaraan otonomi daerah di Jatim menjadi contoh bagi provinsi lain. Jatim menjadi provinsi paling siap dalam penyelenggaraan otonomi daerah yang baik. Demikian disampaikan Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, SH setelah Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah ke XIX bertemakan Menghadirkan Pemerintahan Daerah yang Demokratis dan Melayani Masyarakat dalam Mendorong Terbentuknya Daya Saing Kreatifitas dan Inovasi Dengan Mengandalkan Kekhasan Daerah Demi Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat, di Halaman Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin(27/4).

Menurutnya, dibandingkan provinsi lain, Jatim memiliki kemampuan lebih unggul dalam penyelenggaraan pemerintahannya khususnya dari segi infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM). Tata pengelolaan pemerintahan daerah dan otonomi daerah di Jatim telah memberikan manfaat secara langsung bagi masyarakat yakni pengoptimalan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Salah satu yang membuat Jatim unggul dibandingkan provinsi lain adalah memiliki BUMD yang mampu menyokong PAD seperti Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jatim. Hal seperti itulah yang harus ditularkan ke provinsi lain di Indonesia, ” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Jatim, Dr. H. Soekarwo mengatakan, kunci dari otonomi daerah adalah terciptanya masyarakat yang sejahtera. Apabila PAD sebuah daerah kecil, pasti masyarakatnya kurang sejahtera. Langkah yang harus dilakukan pemerintah daerah agar masyarakatnya lebih sejahtera adalah memperbaiki infrastruktur.

“Dengan adanya infrastruktur yang baik, akan mengungkit kesejahteraan sebuah daerah.Kemudian, pemanfaatan BUMD agar lebih berperan dalam meningkatkan masyarakat,”  jelas Pakde Karwo sapaan akrab Gubernur Jatim. (birohumas.jatimprov.go.id)