Presiden Acungi Jempol Perdagangan Antardaerah Jatim

Presiden Joko Widodo sanjung kerbahasilan Jatim untuk perdagangan antardaerah. foto:humasprovjatim

Perdagangan antardaerah yang dilakukan Provinsi Jawa Timur menjadi best practice bagi provinsi lain. Best practice ini membuat Gubernur Jatim, Soekarwo, ditunjuk untuk mewakili para Gubernur di Indonesia menyampaikan gagasan terkait perdagangan antardaerah.

Kehormatan besar bagi Jawa Timur ini saat berlangsung Rapat Kerja Nasional/Rakernas Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Tahun 2018 di Trans Luxury  Hotel Bandung, Jawa Barat, Kamis, 22 Februari 2018.

Soekarwo menyampaikan beberapa poin penting seperti; perlunya Pemerintah Pusat dan Provinsi memanfaatkan captive market Indonesia karena potensi besarnya. Seperti jumlah penduduknya yang mencapai 40 persen jumlah penduduk ASEAN.

Potensi ini harus dikembangkan karena mampu menjadi tulang punggung/backbone perdagangan dalam negeri yang dapat menstimulus investasi, mendorong tumbuhnya industri dan meningkatkan ekspor nasional.

Poin kedua adalah melakukan substitusi impor bahan baku/penolong dengan produk lokal melalui penguatan perdagangan antar daerah. Jika hal ini dilakukan, akan mengurangi ketergantungan impor bahan baku/penolong nasional yang masih besar yakni 74,99 persen.

Poin yang ketiga adalah menekan biaya logistik antar pulau. Diantaranya dengan penguatan infrastruktur “tol laut” yang menjadi program strategis nasional, juga memperbaiki kemudahan berusaha serta memangkas berbagai prosedur perijinan.

Dalam Rakernas APPSI itu para Gubernur melakukan penandatanganan kesepakatan bersama/MoU gubernur seluruh Indonesia selaku anggota APPSI tentang kerjasama perdagangan komoditas dan produk unggulan antar daerah. Kesepakatan ini diharapkan menjadi dasar atau landasan memperkuat perdagangan antar daerah.

Poin penting yang disampaikan Soekarwo disambut baipk Presiden RI Joko Widodo. Selanjutnya Presiden meminta kerjasama perdagangan antardaerah ini didukung oleh database yang akurat, termasuk potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah harus sesuai data yang benar.

Database akurat ini harus dilakukan agar tidak salah dalam mengambil keputusan. Presiden juga mengingatkan soal pemberian kemudahan investasi terutama di daerah, salah satunya dengan kemudahan perizinan. Menurutnya, selama ini banyak investasi terhambat karena perizinan yang panjang dan berbelit-belit. Untuk itu ia meminta aturan di daerah terkait investasi untuk dipermudah dan diperpendek.

“Nanti kita lombakan saja dimana provinsi yang mampu memotong perizinan investasi tercepat, itu yang menang,” ujar Presiden.

Presiden juga meminta agar perda terutama yang berkaitan dengan percepatan berusaha untuk ditinjau ulang. Bila memang menghambat perizinan untuk dapat diperbaiki, jangan sampai membuat Perda baru.

Guna mempermudah perizinan investasi ini, lanjut Presiden, ke depan akan dibuat Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi atau single submission. Sistem ini diharapkan dapat menjadi solusi dalam mengatasi hambatan implementasi investasi di daerah.

“Sistem ini diharapkan selesai dalam 1,5 bulan ke depan sehingga diharapkan Maret-April selesai,” terangnya. Selain masalah investasi, salah satu hal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah dengan meningkatkan ekspor. Ekspor ini harus memperhatikan produk yang kompetitif dan pasar yang akan dituju. (*)