Infrastruktur Teluk Lamong siap dioperasikan. foto:dok bisnis.com
Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, di era kepemimpinannya yang kedua, berupaya terus memacu perdagangan antardaerah.
Khusus untuk mendukung perdagangan antardaerah, Jawa Timur mempunyai semacam atase dagang di banyak provinsi di Indonesia wilayah Timur.
Di antaranya meliputi Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi engah, Sulawesi Tenggara, NTT, Maluku, Bengkulu, Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Lampung, Bali dan Sulawesi Tengah.
Komoditas yang diperdagangkan antara lain beras, pupuk, tiang pancang, bungkil kacang, gula pasir, garam, minyak goreng dan tepung terigu.
Gubernur pada 2012 misalnya, mematok nilai perdagangan antarpulau mencapai nilai Rp 240 triliun atau meningkat 10 persen dari tahun 2011 yang sebesar Rp 222,7 triliun. Target ini sangat potensial dicapai karena kondisi infrastruktur logistik arus barang keluar-masuk Jatim terus ditingkatkan.
Berdasarkan kajian, nilai arus perdagangan komoditas antardaerah Jawa Timur dengan 23 provinsi memang meningkat. Bisa disimak, pada 2011 mencapai Rp 238 triliun, naik 15 persen dibandingkan 2010 yang Rp 204 triliun.
Kenyataannya pada triwulan IV 2011, realisasi ekspor Jawa Timur ke berbagai provinsi di Indonesia mencapai Rp 249,59 triliun, sementara impor antar daerah Jatim mencapai Rp 213,76 triliun, sehingga surplus perdagangan antarpulau Jatim di tahun 2011 di kisaran Rp 35,83 triliun.
Di tahun 2012 itu realisasi perdagangan antarpulau Jatim menanjak lagi menjadi Rp 301,49 triliun. Sementara impor antarpulau Jatim di kisaran Rp 238,63 triliun. Ini berarti surplus perdagangan antarpulau Jatim tahun 2012 naik menjadi Rp 62,86 triliun.
Tahun 2013 dari data triwulan I, laju ekspor antarpulau dari Jawa Timur terus meningkat. Pada triwulan I tahun 2013 tercatat ekspor antarpulau Jatim mencapai Rp 64,66 triliun, sehingga surplus sekitar Rp 14 triliun.
Dengan data triwulan saja, Provinsi Jawa Timur akan semakin eksis ke depannya dalam perdagangan antarpulau, mengingat Pemerintah Jawa Timur juga telah menempatkan 14 kantor perwakilan dagang di provinsi lain.
Perdagangan ini akan terus meningkat mengingat infrastruktur penunjang ditingkatkan terus-menerus. Apalagi dalam waktu dekat akan dioperasikan Pelabuhan Teluk Lamong yang dimungkinkan mampu mendorong volume perdagangan semakin besar.
Belum lagi jika Terminal Teluk Lamong ditunjang dengan keberhasilan program revitalisasi Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS) maka arus bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Perak semakin lancar.
Langkah strategis lain yang perlu diambil Pemerintah Provinsi Jawa Timur adalah memfasilitasi perdagangan antardaerah yang mempunyai potensi namun belum dapat dilakukan. Misalnya kelapa, lobster air tawar, pisang, nata de coco, dan mungkin juga yang lainnya.
Penyediaan fasilitas modal bagi IKM pelaku perdagangan antarpulau sehingga mereka bisa meningkatkan kemampuan usahanya. Kemudahan pengurusan ijin usaha, serta sosialisasi tentang pentingnya ijin usaha perdagangan antardaerah.
Perlunya promosi antardaerah sebagai pendorong perdagangan antarpulau, dan pembenahan di pengangkutan komoditas perdagangan antardaerah agar lebih cepat dan murah.
Boleh jadi, yang perlu dikaji lebih dalam dan adalah kebutuhan antara Provinsi Jawa Timur dengan 14 provinsi tempat kantor perwakilan dagang Jatim berada. Dengan kajian yang mendalam tentu lebih mudah menemukan apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh masing-masing provinsi tersebut.
Begitu juga sebaliknya, apa yang dibutuhkan Jawa Timur dari ke-14 provinsi yang sudah menjadi mitra dagang itu sehingga antarprovinsi mampu saling melengkapi. (bbs/bersambung)
