Perdagangan Antardaerah di Jatim dari Masa ke Masa (bagian 4)

Aktivitas bongkar buat oleh buruh-buruh pelabuhan. foto:dok beritadaerah

Sebutan perdagangan antar­daerah memang kurang dikenal dalam komponen penggunaan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB).

Padahal, bila ditilik dari segi kontribusinya, perdagangan antar­daerah memiliki andil yang besar dalam komponen penggunaan pada PDRB di Jawa Timur, yaitu sebesar 25,82% untuk muat dan 24,01% untuk bongkar.

Perdagangan antar­daerah atau yang lebih dikenal dengan perdagangan antarprovinsi adalah perdagangan komoditi dari suatu daerah ke daerah lain, baik melalui jalan darat, laut, maupun udara.

Komoditi yang diperjualbelikan dalam perdagangan antarpulau adalah hasil-hasil bumi yang telah melalui proses pengolahan, maupun yang belum mengalami proses pengolahan.

Perdagangan antar­daerah yang dilakukan Jawa Timur dari tahun ke tahun sebenarnya menunjukkan angka kenaikan yang memuaskan. Namun, kondisi perdagangan antar­daerah di Jawa Timur ibarat pepatah semut di seberang laut terlihat, gajah di depan mata tak terlihat.

Ketika pemerintah tengah asyik memantau ekspor impor, investasi, serta konsumsi rumah tangga, perdagangan antar­daerah terlihat diacuhkan. Mungkin pemerintah lupa bahwa perdagangan antarpulau memiliki andil yang cukup besar dalam komponen penggunaan pada PDRB di Jawa Timur, yaitu sebesar 25,82% untuk muat dan 24,01% untuk bongkar. Nilai ini menunjukkan, tingkat ekspor impor antarpulau jumlahnya lebih tinggi dibandingkan perdagangan antarnegara.

Beberapa provinsi di Indonesia seringkali memperoleh beberapa kesulitan dalam melakukan perdagangan antar­daerah. Permasalahan yang sering dihadapi, di antaranya, belum optimalnya fasilitas penunjang yang akan digunakan dalam mekanisme perdagangan antar­daerah.

Besarnya resiko dalam proses dan mekanisme setelah terjadi transaksi perdagangan komoditi. Ssistem pembayaran transaksi komoditi agro antar­daerah serta pengembangan sistem pembiayaan dan penjaminan, serta penguatan jaringan dan sistem logistik dalam perdagangan antar­daerah dan internasional.

Namun apabila dicermati lebih lanjut, permasalahan yang seringkali dihadapi dalam perdagangan antar­daerah sebaliknya merupakan kelebihan yang dimiliki oleh Jawa Timur.

Ketika daerah lain bermasalah pada belum optimalnya fasilitas penunjang, Jatim justru sudah memilki Terminal Peti Kemas yang berstandar internasional sendiri di Tanjung Perak Surabaya. Karena dirasa kurang dalam memenuhi load yang ada, kini juga sedang digarap pengembangan pelabuhan Tanjung Perak di Teluk Lamong.

Apalagi, dengan difungsikannya jembatan Suramadu, Badan Perencanaan Wilayah Suramadu (BPWS) juga merencanakan pembangunan pelabuhan internasional terbaru dengan sistem terpadu dengan pelabuhan Tanjung Perak.

Pelabuhan ini bernama Tanjung Bulu Pandan, dengan lokasi pembangunan di daerah Kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan bagian utara. Pengeluaran infrasruktur pemerintah di bidang peti kemas ini cukup memberikan harapan bagi perdagangan antardaerah.

Didukung sektor pertanian yang merupakan komoditas utama di provinsi ini sebagai serta infrastruktur yang memadai, Jatim berpotensi sangat besar untuk terus mengakselerasi pertumbuhannya melalui perdagangan antardaerah.

Pemerintah daerah maupun pusat dapat turut bercampur tangan guna lebih melancarkan sektor ini melalui deregulasi kebijakan yang mendukung perdagangan antardaerah.

Ketika perdagangan internasional sebagai anak emas, khususnya ekspor memiliki berbagai kebijakan yang menguntungkan eksportir seperti pengurangan pajak, mengapa perdagangan antardaerah tidak?

Selain dapat meningkatkan total PDRB, perdagangan antardaerah juga dapat membantu pendistribusian ekses komoditi tertentu dan memenuhi kekurangan komoditi tertentu dari daerah lain dan membuat sebuah simbiosis mutualisme antardaerah di Indonesia. Tentunya dengan tidak perlu berspekulasi pada kekuatan rupiah dan tingkat kurs dolar di masa mendatang. (*/bbs/bersambung)