DPRD Jatim Buat Raperda Pencegahan Intoleransi

Ketua Badan Pembuat Rancangan Peraturan Daerah (Baperda) DPRD Jatim, Achmad Heri di DPRD Jatim, Rabu (21/2). Foto: Istimewa

Maraknya kekerasan kepada kiai dibeberapa pondok pesantren, dan tempat ibadah, langsung disikapi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa timur dengan membentuk rancangan Perda pencegahan intoleransi antar umat beragama.

Ketua Badan Pembuat Rancangan Peraturan Daerah (Baperda) DPRD Jatim, Achmad Heri di DPRD Jatim, Rabu (21/2) mengatakan, untuk menjaga harmonisasi antar umat beragama, sangat diperlukan perda pencegahan intoleransi.

Hal ini bertujuan untuk pencegahan, dan menanggulangi jika terjadi intoleransi. Masyarakat berhak mendapat jaminan toleransi antar umat beragama, sehingga raperda segera dibahas dengan menghadirkan pemuka agama,”ujarnya Achmad Heri politisi asal Fraksi Nasdem ini.

Ia menenggarai, kasus ini by desain yang sengaja dibikin untuk membuat masyarakat cemas. Namun pihaknya optimis masyarakat Jatim tidak akan mudah terprovokasi. “Kami juga berharap masyarakat tidak mudah terprovokasi tapi tetap waspada terhadap upaya-upaya yang ingin membuat Jatim tidak aman,”ujarnya.

Ketua Komisi A DPRD Jatim, Freddy Poernomo membenarkan saat ini Komisi A DPRD Jatim saat ini tengah menggagas dan membahas Raperda tentang Pencegahan Intolerensi Antar Umat Beragama. Harapannya dengan adanya Perda tersebut harmonisasi antar umat beragama di Jatim bisa terjaga dan masyarakat mendapat jaminan toleransi antar umat beragama.

“Raperda ini untuk memperkuat NKRI, apalagi Jatim merupakan provinsi yang masyarakatnya majemuk dn heterogen. Toleransi dan keberagamaan harus ditingkatkan tanpa melihat latarbelakang SARA. Saling menghormati dan menjaga kebhienekaan itu untuk meneruskan pembangunan di Jatim,” tegasnya Freddy politisi asal Fraksi Golkar Jatim.

Airlangga Pribadi Kusman,  pengamat politik dari Universitas Airlangga (Unair)  menanggapi fenomena teror yang belakangan terjadi di Jawa Timur.  Menurutnya, rangkaian teror itu jelas ingin membuat masyarakat resah dan saling curiga. Sehingga Jawa Timur yang selama ini dikenal kondusif akan bergejolak. Kalau tidak segera diatasi ini bisa berdampak pada pilkada serentak yang berlangsung di 18 Kabupaten/Kota plus Pilgub Jatim.

“Kalau aparat berwenang tidak cepat mengambil tindakkan meredam rangkaian teror tersebut. Tentunya akan membuat pilkada di Jatim menjadi tidak kondusif dan mengancam tahapan pilkada,” urai Doktor ilmu politik lulusan Murdoch University,  Australia itu,

Angga berharap segera ada tindakan hukum yang tegas dan terukur dari aparat negara untuk meredam serta mengungkap kasus ini. Jangan sampai fungsi dan peran negara hilang karena akan mengancam stabilitas. Terlebih situasi teror ini terjadi ditengah suasana kompetisi pemilihan kepala daerah.  Sebab itu, langkah antisipatif penting untuk mencegah pihak tak bertanggung jawab memainkan atau menggoreng isu ini di media sosial.

“Kalau teror terus terjadi bisa memicu konflik horizontal antar pendukung kandidat.  Apalagi bila ada yang menggoreng isu bernuansa SARA ini dan menbawanya ke ranah politik,” imbuh Angga.