Wakil Gubernur Jatim, Gus Ipul. foto:istimewa
Wakil Gubernur Jawa Timur, Saifullah Yusuf, menenkan tiga komponen yang harus dipegang dalam mempercepat kesejahteraan masyarakat, yakni berinovasi, membuat terobosan dan membangun jejaring (networking).
Ini disampaikan Wagub saat membuka pengembangan kompetensi aparatur kecamatan bagi camat di kabupaten/kota se \jatim di Badiklat Jatim Jumat (3/11).
Menurut Gus Ipul, panggilan Saifullah Yusuf, inovasi harus dilakukan setiap level baik dari sisi kebijakan program maupun pelaksanaan di lapangan yang nantinya di evaluasi.
“Selanjutnya melakukan terobosan –terobosan, kita tidak bisa lagi jalan biasa, namun harus mengejar dalam banyak bidang atau di semua bidang,” ujarnya.
Dikatakannya, untuk jejaring dilakukan agar memperkuat, mempercepat dan menyukseskan program pembangunan.
Selain itu Gus Ipul menyampaikan bahwa era reformasi dan kemajuan teknologi sudah mendorong banyak perubahan, termasuk sektor pelayanan publik. Karena itu masyarakat juga harus mulai kritis terkait pelayanan publik yang ramah, cepat dan terpusat.
Diklat ini antara lain dalam rangka penguatan kapasitas pemerintahan desa. Salah satunya terkait kewenangan pengelolaan keuangan desa karena UU tentang desa mengamanatkan adanya dana desa dan alokasi dana desa yang harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk pembangunan desa.
Sementara itu kepala badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jatim, Mudjib Afan, mengatakan tujuan kegiatan ini yaitu mengumpulkan informasi secara sistematis tentang perubahan kompetensi dan kinerja alumni diklat. Dengan begitu dapat diketahui tingkat kedayagunaan fungsional suatu jenis diklat baik bagi alumni maupun bagi instansi alumni diklat.
Peserta kegitan ini adalah aparatur kecamatan di kabupaten/kota se Jatim. Ini merupakan diklat angakatan III 2017 yang diikuti sebanyak 212 peserta.
Narasumber dari direktorat jendral bina adimintrasi kewilayahan kementrian dalam negeri dan badan diklat Jatim dan materi diantaranya peran camat dalam peningkatan kualitas pemerintahan pelayanan public dan pembangunan desa. (*)
