Tetapkan UMK Jatim 2024, Gubernur Khofifah: Berlandaskan Keadilan Untuk Dorong Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat

UMK Jatim 2024

Jatim Newsroom – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa telah menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Jawa Timur Tahun 2024, Kamis (30/11) malam. Penetapan UMK tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur No. 188/656/KPTS/013/2023 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2024.

Gubernur Khofifah menjelaskan penetapan UMK Tahun 2024 ini telah mempertimbangkan masukan dari Dewan Pengupahan baik dari kelompok buruh maupun kelompok pengusaha. Sehingga diharapkan semua pihak bisa menerima dengan baik penetapan UMK Jatim 2024.

“Sebelumnya kami sudah menerima aspirasi dari kelompok buruh, kelompok pengusaha, dan usulan dari Bupati/Walikota di Jawa Timur untuk besaran UMK Jatim Tahun 2024. Agar UMK ditetapkan dengan mengedepankan asas keadilan untuk mendorong ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” jelas Gubernur Khofifah, di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Jumat (1/12).

Selain itu, UMK Jatim 2024 ditetapkan dengan menyesuaikan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Pengusulan kenaikan UMK oleh Bupati/Walikota mendekati 6,13 persen sesuai dengan besaran UMP Jatim.

Gubernur Khofifah menjelaskan bahwa penetapan UMK ini merupakan proses yang cukup panjang dan harus mempertimbangkan banyak hal. Sehingga ditemukan formulasi yang mengedepankan asas keadilan baik bagi buruh maupun pengusaha.

“Penetapan UMK ini merupakan proses yang panjang. Kami mempertimbangkan faktor pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, dan kebutuhan rumah tangga. Bagaimana keberlanjutan dunia usaha, bagaimana kesejahteraan buruh. Semua kami pertimbangkan,” jelasnya.

Dengan segala pertimbangan tersebut, nominal UMK Jatim 2024 ditetapkan sebagai berikut:

  1. Kota Surabaya Rp 4.725.479,00
  2. Kabupaten Gresik Rp 4.642.031,00
  3. Kabupaten Sidoarjo Rp 4.638.582,00
  4. Kabupaten Pasuruan Rp 4.635.133,00
  5. Kabupaten Mojokerto Rp 4,624.787,00
  6. Kabupaten Malang Rp 3.368.275,00
  7. Kota Malang Rp 3.309.144,00
  8. Kota Pasuruan Rp 3.138.838,00
  9. Kota Batu Rp 3.155.367,00
  10. Kabupaten Jombang Rp 2.945.544,00
  11. Kabupaten Probolinggo Rp 2.806.955,00
  12. Kabupaten Tuban Rp 2.864.225,00
  13. Kota Mojokerto Rp 2.832.710,00
  14. Kabupaten Lamongan Rp 2.828.323,00
  15. Kota Probolinggo Rp 2.701.086,00
  16. Kabupaten Jember Rp 2.665.392,00
  17. Kabupaten Banyuwangi Rp 2.638.628,00
  18. Kota Kediri Rp 2.415.362,00
  19. Kota Blitar Rp 2.330.000,00
  20. Kabupaten Bojonegoro Rp 2.371.016,00
  21. Kabupaten Tulungagung Rp 2.320.000,00
  22. Kabupaten Lumajang Rp 2.281.469,00
  23. Kota Madiun Rp 2.274.277,00
  24. Kabupaten Kediri Rp 2.340.668,00
  25. Kabupaten Nganjuk Rp 2.258.455,00
  26. Kabupaten Sumenep Rp 2.249.113,00
  27. Kabupaten Blitar Rp 2.256.050,00
  28. Kabupaten Madiun Rp 2.243.291,00
  29. Kabupaten Magetan Rp 2.238.808,00
  30. Kabupaten Ponorogo Rp 2.235.311,00
  31. Kabupaten Pamekasan Rp 2.221.135,00
  32. Kabupaten Pacitan Rp 2.199.337,00
  33. Kabupaten Sampang Rp 2.182.861,00
  34. Kabupaten Ngawi Rp 2.241.054,00
  35. Kabupaten Bondowoso Rp 2.183.590,00
  36. Kabupaten Trenggalek Rp 2.223.163,00
  37. Kabupaten Situbondo Rp 2.172.287,00
  38. Kabupaten Bangkalan Rp 2.240.701,00

UMK Jatim 2024 yang telah ditetapkan ini mulai berlaku pada 1 Januari 2024 dan hanya berlaku untuk pekerja yang memiliki masa kerja kurang dari satu tahun. Pengusaha yang sudah memberikan upah lebih tinggi dari UMK tidak boleh menurunkan upahnya. Pengusaha juga tidak boleh memberikan upah lebih rendah dari UMK.

Ketentuan tersebut sesuai dengan pasal 24 ayat 1 PP No. 51 tahun 2023, yang dimaksudkan sebagai upah awal. Sedangkan upah bagi pekerja/buruh yang lebih dari 1 tahun dapat lebih dari UMK tersebut, atau berpedoman pada struktur dan skala upah.

Gubernur Khofifah berharap, UMK yang ditetapkan ini mampu menjadi motor penggerak pertumbuhan perekonomian di Jawa Timur, sekaligus bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jatim.

“Semoga penetapan UMK 2024 tetap memberi rasa keadilan bagi pekerja, pengusaha dan keberlanjutan usaha di Jawa Timur,” pungkasnya. (Jatim Newsroom/Kominfo Jatim)

Silahkan mengunduh: Keputusan Gubernur No. 188/656/KPTS/013/2023 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2024

2 Komentar Pembaca

  1. Assalamualaikum…mohon ijin,sebelumnya perkenalkan nama saya sandhi,saya outsourcing cleaning service di salah satu instansi pemerintahan provinsi Jatim,saya sudah 5 tahun mengabdi sebagai petugas kebersihan,saya merasa senang atas kenaikan UMK Jatim yang telah ditetapkan namun saya mau tanya bagaimana dengan nasib karyawan outsourcing di pemerintahan prov Jatim,apakah ikut ketentuan pemerintah provinsi atau ketentuan dari dinas terkait,dikarenakan outsourcing itukan dari pihak ke 3 lain dengan honorer,mohon maaf sebelumnya apakah tidak ada kebijakan untuk outsourcing seperti honorer,terima kasih mohon maaf kalau ada kata2 yang kurang berkenan dari saya

  2. Saya Ponorogo gaji masih dibawah 2jt

Tulis Komentar

Silahkan isi nama, email serta komentar Anda. Namun demikian Anda tidak perlu khawatir, email Anda tidak akan dipublikasikan. Harap gunakan bahasa atau kata-kata yang santun. Terima kasih atas partisipasi Anda.





© Copyright 2024. Bappeda Provinsi Jawa Timur. Kembali ke atas | Kontak Kami | RSS Feed
Created & Design by IoT Division Bappeda Jatim