Gubernur Soekarwo mendengarkan pidato kenegaraan di DPRD Jatim.
Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, berkeinginan agar program program-program pembangunan di Jawa Timur mampu mengurangi kesenjangan. Yakni, semakin merata dan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
Untuk itu Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan mengoperasionalkan diskripsi menjadi program-program pengurangan kesenjangan. Bukan hanya mengurangi kemiskinan sebesar 0,08 persen, tetapi 0,7 atau 0,8 persen.
Gubernur Soekarwo menyampaikan hal ini usai sidang paripurna istimewa, mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam rangka HUT RI ke- 72 dan Rapat paripurna Lanjutan Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap raperda tentang Perubahan APBD Tahun 2017 di Gedung DPRD. Jalan Indrapura Surabaya, Rabu (16/8).
Komentar diberikan menjawab pertanyaan wartawan mengenai harapan sebagian anggota DPRD Jatim tentang perlunya Pemerintah Provinsi mengupayakan pengurangan kesenjangan di Jatim.
Menurut Pakde Karwo, kesenjangan itu sebetulnya tidak mungkin bisa hilang. Ibarat sekolah ada yang cerdas dan tidak, ada yang mempunyai akses ada tidak. Ada yang besar dan dipastikan efisien, sebaliknya kecil karena kurang efisien.
Dalam agama pun dikatakan kemiskinan sebagai bagian dari kehidupan. “Namun demikian, di era liberalisme ini, tugas Pemerintah lah untuk membantu yang kecil dan kurang atau tidak efisien tadi,” ujarnya.
Untuk itu, lanjut Pakde Karwo, kepada yang kecil dan tidak efisien diberikan prioritas dalam pembangunan akses jalan, akses kesehatan, akses pendidikan, akses pinjaman bunga murah, serta akses apa saja yang dapat membantu dan mengangkat kesejahteraaan mereka.
Pemerintah harus memberikan prioritas bagi masyarakat kecil, karena mereka mempunyai hak untuk diperhatikan negara. Bagi Pakde Karwo, konsep yang kecil jangan sampai dibiarkan berkompetisi sebuah keadilan. (*)
