UMK 2013 Harus Lebih Tinggi dari KHL

ilustrasi: iwanbaharan.com

Pemprov Jawa Timur sudah berkomitmen kebijakan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2013 harus sama atau di atas angka survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Ini diungkapkan Edy Purwinarto Asisten III Pemprov Jawa Timur saat berdiskusi dalam program ‘Warung Pakde’ Suara Surabaya, Kamis (22/11/2012).

Diakui Edy, sebenarnya komitmen ini melanggar UU Ketenagakerjaan yang mengatur bahwa angka UMK secara bertahap menuju KHL. Tapi dalam tuntutan kondisi terkini Jawa Timur, Pemprov membuat diskresi demi kesejahteraan pekerja. Tentang berapa persen nilai UMK lebih tinggi dari KHL, Edy mengatakan masih menunggu jawaban dari Menakertrans.

Sementara itu Atmari Ketua Bidang Advokasi dan Perundang-undangan DPD Apindo Jatim menyatakan keberatannya atas kebijakan Pemprov Jatim itu. Kata dia, seharusnya Pemprov tetap mengacu pada perundangan sebagai norma yang disepakati.

Jamaludin juru bicara Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) Jawa Timur mengatakan justru sekaranglah waktu yang tepat bagi Jawa Timur untuk lepas dari kebijakan upah murah.

“Selama ini pengusaha sudah terlalu lama menikmati kebijakan upah murah. Sementara pertumbuhan ekonomi Jatim terus naik. Terakhir dalam tri wulan ketiga tahun ini saja, pertumbuhan ekonomi Jatim sudah 7,3 persen. Itu jauh di atas rata-rata nasional yang di bawah 7 persen,” kata Jamaludin.

Untuk diketahui, dari usulan UMK 38 kabupaten/kota yang sudah diterima Gubernur, 25 kabupaten/kota diantaranya masih di bawah KHL. Sedangkan rata-rata usulan UMK Jatim masih 97,65 persen. Tabel lengkap usulan UMK, KHL, dan capaian KHL 38 kabupaten/kota bersumber dari Dewan Pengupahan Jatim. suarasurabaya.net