![investasi](https://bappeda.jatimprov.go.id/bappeda/wp-content/uploads/2012/11/investasi.jpg)
ilustrasi
Pemerintah Provinsi Jawa Timur mencatat kinerja realisasi investasi selama triwulan III-2012 mencapai Rp90,03 triliun atau meningkat 11,34% dibandingkan priode sama 2011 yang tercatat Rp80,86 triliun.
Disisi lain, Pemprov Jatim menyatakan kesiapannya menangani proses perijinan investasi Penanaman Modal Asing pada 2013 yang sementara ini proses penanganannya ditangani pemerintah pusat menyusul keberadaan Kantor Pusat Pelayanan Terpadu (P2T) di Jatim yang telah berkoneksi dengan layanan sejenis di 38 kabupaten dan kota di Jatim.
Kepala Badan Penanaman Modal (BPM) Jatim, Warno Harisasono menyatakan ada peningkatan signifikan atas kinerja investasi khusunya untuk realisasi investasi pada Triwulan III 2012 atau periode Januari-September 2012.
“Alhamdulillah, kinerja realisasi investasi di Jatim pada periode triwulan III 2012 [Januari-September] tercatat Rp90,03 triliun atau naik 11,34% dibandingkan hasil capaian tahun lalu yang tercatat
Rp80,86 triliun,” ungkap Warno kepada Bisnis di Kantor P2T Jatim.
Warno menerangkan ada tiga jenis realisasi investasi berupa penanaman modal asing, penanaman modal dalam negeri dan investasi daerah.
“Dari ketiga jenis realisasi investasi yang ada di Jatim itu pada triwulan III ini ternyata investasi daerah merupakan yang tertinggi volumenya maupun kontribusinya, namun kalau soal kenaikan kinerja maka PMA yang tertinggi.”
PMA triwulan III 2012, kata Warno, mengalami kenaikan 37,72%, dari Rp12,38 triliun realisasi PMA triwulan III 2011 menjadi Rp17,05 triliun. PMDN mengalami kenaikan 12,4% dari Rp17,49 triliun naik menjadi Rp19,66 triliun.
“Untuk investasi daerah naik 4,57% dari Rp50,99 triliun meningkat menjadi Rp53,32 triliun. Bila ditotal secara keseluruhan maka kontribusi investasi daerah untuk triwulan III 2012 ini mencapai 59,22%, namun kontribusi itu menurun karena tahun sebelumnya mencapai 63,05%,” ujarnya.
Secara khusus Warno menyatakan Pemprov Jatim dengan layanan P2T beserta jaringannya yang terkoneksi dengan kantor layanan P2T dilevel kabupaten dan kota di Jatim menyatakan kesiapannya untuk bisa menangani proses perijinan PMA yang saat ini masih ditangani pemerintah pusat.
“Harapannya Pemprov Jatim siap menerima pelimpahan tugas maupun kewenangan untuk menangani proses perijinan PMA, karena saat ini kebijakannya masih dihandle oleh pemerintah pusat. Kesiapan itu dapat dilihat dari kapasitas SDM maupun intitusi layanan satu atap yang telah ada di pemprov maupun ditingkat pemda di Jatim,” ungkapnya.
Warno meyakini bila proses pelimpahan kewenangan maupun tugas itu dilakukan maka akan ada peningkatan kinerja investasi berbasis PMA yang terjadi di Jatim.
“Pemprov Jatim optimis bila prosedur itu [perijinan PMA] diserahkan maka proses pengurusan investasi tersebut akan meningkat signifikan,”
ujarnya. bisnis.com