ilustrasi: surabaya post online
Harapan masyarakat di pesisir selatan Jawa Timur untuk menikmati Jalur Lintas Selatan (JLS) masih lama bisa terealisasi. Pasalnya, sampai saat ini pengerjaan JLS masih terbengkalai.
Kepala Badan Perencanaan ddan Pembangunan Provinsi (Bappeprov) Jatim, Zainal Abidin mengakui kalau pengerjaan jalur itu saat ini terhambat. ”Memang kalau bicara deadline sulit karena alokasi dana yang dibutuhkan cukup besar dan kita tidak bisa mencurahkan fokus ke wilayah itu saja,” katanya.
Lebih lanjut dia menerangkan, saat ini perencanaan pembangunan lebih difokuskan untuk membenahi dermaga yang ada di pesisir utara Surabaya dan Gresik (Lamong Bay). Pembangunan pelabuhan tersebut, menurutnya, sangat penting dan lebih potensi mendongkrak perekonomian di Jawa Timur. ”Siapa yang bisa memprediksi ekonomi Eropa akan jatuh, semuanya itu kondisional. Kalau pelabuhan diperkuat kan kita bisa bersaing,” tandasnya.
Dari data yang dihimpun, sampai saat ini pengaspalan JLS baru mencapai 12 persen. Sedangkan, pembangunan badan jalan mencapai 52 persen, untuk pembangunan jembatan di lokasi jalur tersebut sekitar 32 persen.
Panjang JLS sendiri 634,11 kilometer (km) yang membentang dari timur ke barat melalui beberapa kabupaten Banyuwangi, Jember, Malang, Blitar, Trenggalek, Ponorogo dan Pacitan. Sedangkan, alokasi yang dibutuhkan mencapai Rp 7,6 triliun. Sayangnya, sampai saat ini Pemprov baru mengucurkan dana sekitar Rp 1,2 triliun dari APBD untuk merealisasikan pembangunan jalan tersebut.
Zainal mengaku tidak berani menargetkan kapan pembangunan JLS itu akan tuntas. Sebab, masih banyak sektor lain yang menurut dia harus diperhatikan .”Kalau bicara target ya sudah beberapa waktu lalu, tapi kita tidak akan menargetkan kapan jalan tersebut bisa diselesaikan secara pasti,” jelasnya.
Sementara, anggota komisi D DPRD Jawa Timur, Irwan Setiawan menilai Pemprov gagal merealisasikan penyelesaian JLS. Faktanya, sampai saat ini tidak ada perkembangan berarti terhadap pembangunan jalan yang dimulai sejak tahun 2002 tersebut. ”Yang dibutuhkan masyarakat adalah deadline yang jelas, tidak terkesan mangkrak seperti ini. Kalau tidak segera dikerjakan, kapan selesainya wong faktanya sampai sekarang baru selesai 12 persen saja,” terangnya.
Dia mendesak agar Pemprov dan Pemerintah Pusat segera menyelesaikan JLS. Paling tidak, kedua lembaga tersebut harus berani memasang target untuk menuntaskan jalan tersebut. Banyak potensi perekonomian di pesisir selatan yang tidak tergarap lantaran jalur itu belum rampung.
”Kami mendesak agar secepatnya diselesaikan. Harus berani mengeluarkan target penyelesaian jalur itu agar perekonomian masyarakat di pesisir selatan segera terangkat,” terangnya.
Karena itu, ke depan Pemprov harus segera menambah anggaran untuk penyelesaian pembangunan JLS. Agar, percepatan pembangunan jalur tersebut bisa segera dilaksanakan. ”Saya heran mengapa kok alokasi dananya dikurangi terus, padahal JLS sendiri sangat penting keberadaannya,” pungkasnya. surabaya post online
