ilustrasi
Salah satu hal teknis dalam penghematan bahan bakar minyak (BBM) yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan membatasi penggunaan BBM untuk kendaraan dinas dan operasional pemerintahan. Hal itu ditandai dengan menempelkan stiker BBM non-subsidi di mobil-mobil tersebut. Praktik ini telah berlangsung di banyak kota di Indonesia.
Namun, di Kota Kediri, Jawa Timur, hingga kini belum ada satu pun kendaraan dinas yang ditempeli stiker tersebut. Wali Kota Kediri Samsul Azhar mengatakan, saat ini Pemerintah Kota Kediri (Pemkot Kediri) belum melakukan pencetakan stiker karena keterbatasan anggaran. “Biaya pembuatan stiker dibebankan pada APBD, dan saat ini belum ada anggarannya,” kata Samsul Azhar, saat dikonfirmasi seusai buka bersama di rumah dinas Kepala Polres Kediri Kota.
Wali Kota berjanji secepatnya mengeposkan dana pembuatan stiker dalam perubahan anggaran keuangan (PAK). “Dalam PAK nanti akan dianggarkan,” imbuhnya.
Meski mengalami kendala dana, Samsul meyakini bahwa para pegawai di lingkungan pemerintahannya telah melakukan penghematan energi dengan tidak menggunakan BBM bersubsidi. Semua pengguna kendaraan dari mobil dinas hingga sepeda motor dengan pelat merah, menurutnya, telah menggunakan bahan bakar non-subsidi.
Sebelumnya, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan penghematan energi dengan memberlakukan penggunaan BBM non-subsidi untuk kendaraan dinas sejak tanggal 1 Agustus 2012 lalu. kompas.com
