ilustrasi
Asosiasi Petani Garam Seluruh Indonesia meminta pemerintah pusat mendorong perusahaan yang selama ini menjadi pengimpor garam untuk segera membeli garam rakyat sebagai bentuk perlindungan kepada petani.
Ketua Umum Asosiasi Petani Garam Seluruh Indonesia (Apgasi) Syaiful Rahman di Sumenep, Jawa Timur, menjelaskan selama ini perusahaan bersemangat merayu pemerintah segera membuka kran impor.
“Namun, jika petani garam rakyat panen, mereka tidak segera melakukan pembelian. Kami minta pemerintah mendorong perusahaan pengimpor garam itu segera beli garam rakyat sebagai bentuk perlindungan dan pengayoman kepada petani,” katanya.
Syaiful yang asli Sumenep menghadiri pertemuan yang digagas anggota DPRD setempat guna membahas aspirasi dari petani tentang belum adanya perusahaan yang membeli garam rakyat.
“Sejak beberapa hari lalu, saya berada di Sumenep. Selain di Jawa Timur, sebagian besar petani garam rakyat di daerah lain, seperti Jawa Tengah dan Jawa Barat, sudah panen. Perusahaan seharusnya sudah membeli garam rakyat sesuai dengan keputusan pemerintah pada 2011,” ujarnya.
Sesuai informasi yang diterimanya, salah satu perusahaan yang berada di Surabaya sudah membeli garam rakyat.
“Namun, perusahaan tersebut membeli garam rakyat dengan harga di bawah keputusan pemerintah pada 2011, yakni Rp550 per kilogram untuk kualitas dua (KW-2) dan Rp750 per kilogram untuk KW-1. Saat ini, pemerintah belum mengeluarkan keputusan terbaru tentang harga garam rakyat,” ucapnya. antara.com
