ilustrasi
Pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak akan mengirimkan lagi tenaga kerja Indonesia (TKI) sektor informal seperti pembantu rumah tangga ke luar negeri.
“Ini kita lakukan untuk meminimalisasi kasus kekerasan terhadap TKI. Mulai sekarang kami hanya akan mendorong pekerja di sektor formal yang diberangkatkan,” kata Gubernur Jawa Timur (Jatim) Soekarwo di Surabaya.
Menurut Gubernur, pihaknya juga menerapkan standar tambahan bagi calon TKI yang akan diberangkatkan ke kuar negeri. Antara lain, harus mengantongi ijazah pelatihan khusus. “Dengan begitu, mereka jangan hanya sebatas menjadi pembantu rumah tangga, tapi minimal harus punya keahlian. Misalnya, perawat atau penata kamar hotel,” paparnya.
Untuk melatih para calon TKI, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim telah menyediakan empat balai latihan kerja (BLK), yakni di Surabaya, Malang, Jember, dan di Kediri. Selain mendapatkan pelatihan, di BLK para calon TKI akan mendapatkan update teknologi yang dibutuhkan selama bekerja di luar negeri.
Meskipun begitu, belum lama ini dari 60 perawat asal Jatim yang akan bekerja di Singapura ditolak gara-gara tidak memiliki sertifikat keahlian. Ternyata, program Gubernur Jatim yang dikerjalan oleh Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Transmigrasi (Disnakertransduk) tidak bisa berjalan baik. Instansi yang mengeluarkan sertifikat tersebut adalah BLK.
“Karena tidak lolos gara-gara sertifikat, akhirnya mereka pulang kampung. Dari informasi yang saya dapat, posisi 60 perawat itu sekarang diisi perawat dari Filipina yang seharusnya gagal jika perawat Jatim memiliki sertifikat,” kata salah seorang sumber dilingkungan Pemprov Jatim saat dimintai konfirmasi. MICOM
