Ilustrasi
Organisasi Pengusaha Angkutan Darat (Organda) Surabaya memprotes program hari bebas kendaraan atau car free day yang digelar pemerintah Kota Surabaya. Mereka menilai program itu lebih bersifat komersial dan dimanfaatkan perusahaan untuk promosi produk.
Ketua Organda Surabaya Wastomi Suheri, mengatakan, dalam praktiknya, car free day (CFD) dinilai lebih berbau bisnis daripada mengedepankan misi lingkungan. “Banyak perusahaan yang memanfaatkan CFD untuk promosi produk atau jasa dan itu difasilitasi oleh Pemkot,” katanya.
Dalam pelaksanaan CFD, angkutan umum diwajibkan mencari jalur alternatif dan berpotensi terjebak kemacetan. Karena itu, Wastomi menyatakan wajar jika pihaknya meminta Pemkot Surabaya memberikan ganti rugi sebesar Rp 100.000/unit angkot sebagai biaya kompensasi bahan bakar. Ini dikarenakan jarak tempuh angkot menjadi lebih panjang dari seharusnya.
Sejak awal, kata Wastomi, Organda sudah menolak kegiatan CFD karena merugikan angkot. Namun, untuk kepentingan lingkungan, Organda terpaksa harus mendukung program tersebut. “Untuk kali ini, kami mendesak Wali Kota Surabaya mengkaji ulang kegiatan ini karena sudah jelas merugikan angkot,” jelasnya.
Nada protes yang sama juga dilontarkan DPRD Surabaya. DPRD menuding Pemkot Surabaya telah meneken kerja sama dengan dua perusahaan media besar untuk menggelar promosi di arena kegiatan yang tahun ini digelontor APBD Surabaya senilai Rp 1 miliar.
Selain mengajak masyarakat dalam pengendalian pencemaran udara, CFD digelar dalam rangka meminimalisir dampak pemanasan global dan perubahan iklim. Hingga saat ini, ada tiga jalur lalu lintas yang dipakai untuk CFD setiap hari Minggu pagi pukul 06.00-09.00, yakni Jalan Tunjungan, Jalan Darmo, dan Jalan Kertajaya. kompas.com
