Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekdaprov Jatim Ir Hadi Prasetyo didampingi Kepala BKP Jatim Dra Tutut Herawati saat memberi pengarahan sebelum menutup rapat Dewan Ketahanan Pangan (DKP) Jatim.
Langkah eradikasi (pemusnahan) padi yang terserang wereng dan pengaktifan kembali posko pemantauan pertanian merupakan dua poin penting rekomendasi yang dihasilkan dalam Rapat Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan (DKP) Jatim yang ditutup Jumat (8/7) lalu.
“Kalau tingkat serangan hamanya masih kecil dan sedang bisa dengan penyemprotan pastisida, tetapi kalau sudah berat, apalagi puso, pestisida sudah tidak bisa mengatasi lagi. Kami minta petani melakuan eradikasi,” saran Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Jatim Dra Tutut Tri Herawati MM saat ditemui sela-sela rapat DKP.
Eradikasi dilakukan lanjut Tutut baik terhadap tanaman yang terserang wereng maupun juga pembenihan yang berada dalam kawasan terkena wereng. Selain itu, penataan kelembagaan di tingkat bawah yang menyangkut peran Petugas Penyuluh Pertanian (PPL) maupun posko-posko pemantau menjadi penting untuk dilakukan.
“Dulu kita memiliki posko-posko di bawah yang akan memantau persoalan yang dihadapi petani mulai dari masalah benih, pupuk hingga hama yang menyerang. Dan sekarang posko tersebut tidak jelas lagi keberadaanya,” tambahnya.
Agar keberadaan PPL dan posko nanti berfungsi efektif, maka kecamatan harus dilibatkan di dalamnya.
Dalam menghadapi meluasnya hama wereng, pihaknya juga meminta para petani menerapkan pola tanam yang memutus siklus wereng, yakni dengan menanam palawija di antara dua musim tanam padi yang dilaksanakan.
“Yang paling penting itu sebenarnya mengubah pola tanam untuk memutus siklus wereng. Kami harap petani untuk sementara mengganti padi dengan palawija,” tambahnya lagi. Namun demikian, kalau sekiranya tidak memungkinkan menanam palawija maka petani diharapkan menanam padi varietas unggul tahan wereng (VUTW).
“Padi varietas Inpari 13, Situpatenggang dan Inpago 6 relatif memiliki ketahanan terhadap serangan wereng,” jelasnya. Menurut Tutut, berdasar informasi yang disampaikan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Karangploso, tingkat lahan persawahan yang sudah terserang wereng sudah mencapai 40%. Kondisi tersebut bila tidak segera dibenahi akan mengganggu ketahanan pangan di Jatim.
Salah seorang peneliti BPTP Karang Ploso Darmadi meminta semua pihak segera menyikapi masalah wereng ini secara cepat. Pasalnya, perkembangbiakan wereng berlangsung sangat cepat.
“Dalam 6 bulan, sepasang wereng cokelat bisa berkembang menjadi 15 ribu wereng yang memiliki daya jelajah sejauh 200 km,” ungkapnya.
Dengan demikian lanjutnya, bila tidak segera dihentikan dengan mengambil langkah-langkah cepat kondisi akan semakin memburuk. Meluasnya serangan hama wereng di beberapa wilayah Jatim lanjut Darmadi telah membuat petani mulai dilanda frustasi. Akibatnya, di beberapa daerah petani tidak lagi menggunakan pestisida yang dianjurkan untuk membasmi wereng cokelat, tetapi menggunakan bahan yang seadanya.
Di Nganjuk misalnya, petani ramai-ramai menggunakan obat nyamuk cair baygon untuk menyemprot tanaman padi yang diserang wereng cokelat. Lain lagi dengan petani di Ngawi. Petani di Ngawi malah menggunakan pestisida yang dicampur dengan arak (minuman keras) untuk membasminya.
“Mungkin harapannya hal tersebut bisa membuat wereng mabuk,” jelasnya sambil tersenyum.
Saat memberi pengarahan sebelum menutup acara Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan yang juga Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekdaprov Jatim Hadi Prasetyo mengingatkan agar semua pihak hati-hati dalam menyikapi persoalan wereng. Di samping harus memberi warning kepada masyarakat, juga harus bijaksana agar informasi yang disampaikan tidak menimbulkan kepanikan masyarakat. Dirinya juga menyambut baik munculnya rekomendasi yang berharap agar ada dana Corporate Social Responsibility (CSR) yang dialokasikan untuk menangani masalah wereng.
“Saya tahu persis bila dana CSR itu besar. Rasanya tidak berlebihan bila sektor pertanian juga mendapatkan jatahnya,” ungkapnya lagi. (why)
