ilustrasi: regional.kompas.com
Minimnya realiasi penyerapan belanja daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada triwulan I/2011 membuat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mendesak seluruh satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) untuk lebih mengoptimalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Di sisi lain BPKP juga menghimbau pelaksana kegiatan belanja anggaran untuk melakukan tindakan preventif guna mencegah praktik penyimpangan pada penyusunan rencana anggaran belanja daerah yang berujung pada korupsi.
“Pelaksana kegiatan belanja APBD tidak seharusnya menghambat realisasi APBD karena takut bersalah, yang terpenting, penyusunan pengelolaan keuangan daerah harus dipercayakan kepada staf yang memiliki integritas tinggi. Dengan demikian, kesempatan untuk berbuat curang dapat diminimalisasi,” ujar Kepala BPKP Provinsi Jatim Sidik Wiyoto, Kamis (9/6/2011).
Tindakan yang bisa diambil salah satunya adalah dengan membangun sistem pengendalian interen dengan melibatkan dan memberdayakan aparat pengawasan internal pemerintah (APIP).
Sidik mengatakan, kasus penyelewengan dana APBD dan tidak tercapainya seluruh program kerja pada beberapa kabupaten/kota di Jawa Timur membuktikan masih banyak aparat pemerintah lemah dalam penyusunan APBD.
“Monitoring harusnya selalu dilakukan pada APBD. Harus dibandingkan antara yang dianggarkan dengan yang dicapai,” katanya.
Pada penyusunan APBD, menurut Sidik, pemerintah harus mengedepankan fungsi alokasi. Anggaran daerah harusnya mengacu pada pembentukan lapangan kerja baru atau mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
Berdasarkan data Biro keuangan Provinsi Jatim, pada triwulan I/2011, realisasi belanja Pemprov Jatim sedikit lebih baik dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Belanja langsung dan tidak langsung Pemprov Jatim tercatat sebesar Rp767,35 miliar selama triwulan I/2011.
Meski demikian, pada triwulan I/2011, realisasi belanja daerah Pemprov Jatim masih berada di bawah target sebesar 15%. Tercatat realisasi belanja pada triwulan ini baru mencapai 7,22%, sedikit lebih baik dibandingkan realiasi triwulan I/2010 yang hanya tercatat 7,18%.
Sementara itu, realisasi belanja modal APBD Jatim dari total nilai belanja pemerintah pada triwulan ini masih sangat minim, yang baru mencapai 3,68% atau sebesar Rp.33,2 milyar, meskipun masih lebih besar dibandingkan realisasi belanja modal pada triwulan I/2010. kabarbisnis.com
