![gas](https://bappeda.jatimprov.go.id/bappeda/wp-content/uploads/2011/04/gas1.jpg)
ilustrasi: istimewa
Sekitar 4.000 rumah tangga di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, memperoleh instalasi gas gratis melalui program gas kota. Sumber gas bumi tersebut akan dipasok dari sumur PT Lapindo Brantas dengan pengelolaan jaringan PT Petogas Jatim Utama.
Demikian dikatakan Sekjen Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Waryono Karno dalam penandatanganan nota kesepahaman alokasi pasokan gas bumi untuk rumah tangga tahun 2011 di Jakarta, Rabu (6/4/2011).
Atas pemasangan jaringan gas bumi ke rumah tangga itu, sebut Waryono, pemerintah tidak memungut biaya sedikit pun alias gratos. Sumber pendanaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Pasokan gas bumi untuk Sidoarjo masuk satu paket pembangunan distiribusi gas bumi rumah tangga 2010. Hal yang sama juga dilakukan di Kota Bekasi, Depok, dan Tarakan, Kaltim. Total jaringan gas kota yang tersambung sebesar 13.166 rumah tangga.
Menurut Waryono, instalasi gas dibangun di Desa Ngingas dan Desa Wedoro, Sidoarjo, dengan jumlah 4.000 sambungan rumah. Penunjukkan PT Petrogas Jatim Utama, sambung Waryono, sebagai pengelola jaringan distribusi gas bumi di Kabupaten Sidoarjo itu setelah melalui proses pelelangan umum.
Waryono menegaskan, program gas kota, khususnya pembangunan jaringan distribusi gas rumah tangga, menjadi prioritas nasional. Pasalnya program ini bertujuan mendiversifikasian energi sekaligus pengurangan subsidi.
Investasi yang dibutuhkan untuk membangun infrastruktur distribusi gas ke 4.000 rumah tangga itu sebesar Rp50 miliar. “Memang, investasinya terlihat mahal, tapi ini untuk pertama saja. Lagipula untuk memperhitungkan manfaatnya, akan jauh lebih murah. Misalnya subsidi BBM minyak tanah yang dapat dikonversi, penyediaanya energinya lebih bersih,” tuturnya.
Dia mengakui, pembangunan jaringan infrastruktur gas bumi rumah tangga karena badan usaha tidak tertarik membangun akibat minimnya margin dalam pengelolaanya. Karena itu, dia berharap pemda dapat berperan serta mendukung program gas kota.
Anggota Komite Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas Hanggodo T Nugroho mengatakan,program gas kota sudah dirintis 2007 lalu. Pelbagai tahapan dilakukan meliputi studi kelayakan hingga memperhitungkan skala ekonomi proyek tersebut.
“Misalnya biaya pengangkutan yang menguntungkan baik produsen maupun konsumen,” ujar Hanggodo seraya menambahkan pembangunan jaringan distribusi gas atas pertimbangan lokasi daerah tersebut dengan sumber dan memiliki transmisi gas bumi. kbc