Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf, mengaku tidak setuju dengan instruksi pemboikotan pada pers yang mengkritisi pemerintah. Apabila tidak setuju atau keberatan dengan pemberitaan, seharusnya bentuk protes bisa dilakukan menggunakan hak jawab.
Menurut Saifullah Yusuf, pers adalah mitra dari pemerintah. Apabila ada pers yang mengkritisi pemerintah ataupun mendukung pemerintah, hal itu dinilai sebagai bagian demokrasi.
Sikap protes pada pemberitaan dengan ancaman boikot, dinilai Saifullah Yusuf sudah bukan zamannya lagi, seperti zaman orde baru dulu. Sebab saat ini ada ruang hak jawab di media, untuk memprotes atau meralat apabila ada berita yang tidak benar.
Saifullah Yusuf menolak instruksi boikot tersebut, karena dinilai kurang bijaksana. Protes pada media seharusnya tidak dilakukan dengan cara boikot melainkan mendatangi media bersangkutan dan memberikan penjelasan.
Seperti diketahui, Sekretaris Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II, Dipo Alam, menginstruksikan pada instansi pemerintahan, agar memboikot media yang selama ini terlalu mengkritisi pemerintah. (Heri Susetyo/RIE)
(Sumber: MetroNews)