ilustrasi: antara.com
Direktur Surveilans, Imunisasi, Karantina dan Kesehatan Matra, Kementerian Kesehatan, dr. H. Andi Muhadir, menyampaikan bahwa pemerintah telah menyiapkan dana sebesar 20 milliar guna biaya operasional dan logistik penanganan Kejadian Luar Biasa Difteri di Jatim. Pihaknya juga melakukan konsultasi dengan lembaga kesehatan dunia guna penyelesaian masalah ini. Demikian disampaikannya dalam sela-sela Simposium Imunisasi IDAI ke-3, di Kelapa Gading.
Andi menambahkan, kejadian ini merupakan suatu pembelajaran bahwa ketika terjadi suatu KLB, biaya yang harus dikeluarkan cukup tinggi, tidak hanya dari sisi pemerintah, tetapi juga masyarakat. Jelasnya, kejadian ini berasal dari kurangnya cakupan imuniasasi di masyarakat, sehingga menyebabkan adanya transmisi penyakit PD3I, seperti difteri.
“Karena itu kita akan melakukan penanggulangan dengan bantuan pemerintah pusat dan daerah. Untuk itu, 20 milliar tadi, akan digunakan untuk operasional dan logistik. Biaya ini disediakan karena kita butuh dana untuk turun kelapangan dan melaksanakan vaksinasi untuk semua anak dibawah 15 tahun,” ujar Andi.
Mengenai jumlah anggaran yang disiapkan untuk vaksin, Andi mengku bahwa itu bukan berada dalam wewenangnya. Ia menerangkan bahwa hal tersebut diatur oleh Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan. Namun, ia menegaskan bahwa pemerintah tidak main-main untuk malakukan panganan wabah ini. Untuk itu, pemerintah juga telah berkonsultasi dengan lembaga kesehatan dunia seperti WHO, Unicef, dan ITAG.
Data terkini Kemkes menyebutkan, bahwa di provinsi Jawa Timur sebanyak 530 anak positif mengidap difteri, dimana jumlah korban meninggal sebanyak 24 orang. Ia menjelaskan, peristiwa ini merupakan suatu peringatan keras untuk menyadarkan masyarakat mengenai manfaat imunisasi.
“Karena itu, kita harus segera menyiapkan langkah strategis untuk menangani masalah ini. Dalam tahun ini kita akan kembali melakukan sosialisasi dan pendekatan bersama dengan pemerintah daerah. Akan tetapi, masyarakat juga harus berperan aktiv untuk menyelesaikan. ” ujar Andi,
Ia menerangkan, dengan maraknya kasus difteri di daerah tersebut, dapat dipastikan bahwa cakupan imuniasasi difteri di wilayah tersebut kurang dari 80 persen. Padahal idealnya, cakupan imuniasasi di daerah minimal 80 persen, untuk campak bahkan mencapai 90 persen. gatra.com
