ilustrasi: tempointeraktiv
Pemerintah Jawa Timur secara resmi mengusulkan agar pemilihan Gubernur dilakukan oleh anggota DPRD Provinsi. “Surat resmi sudah kita sampaikan ke Mendagri, dan Dewan Pertimbangan Presiden,” kata Sekretaris Daerah Jawa Timur Rasiyo, Rabu, 15 Juni 2011.
Usulan ini, kata Rasiyo, juga akan dibahas dalam revisi Undang-Undang tentang Otonomi Daerah yang saat ini sedang digodok tim Watimpres.
Kementerian Dalam Negeri maupun Wantimpres, menurut Rasiyo, mengapresiasi permintaan Jawa Timur ini. Mereka mengaku akan diperjuangkan usulan itu. “Kabarnya, hampir seluruh Gubernur se-Indonesia juga setuju usulan Jawa Timur ini,” kata Rasiyo.
Usulan ini, menurut Rasiyo, didasarkan pada alasan bahwa pemilihan Gubernur melalui DPRD bisa memangkas anggaran yang selama ini membebani keuangan APBD. Dia mencontohkan, anggaran Pilkada Jawa Timur tiga putaran beberapa waktu lalu mencapai Rp 1 triliun. “Poin utama usulan kita, Gubernur harus memiliki hak prerogatif sebagai perwakilan pemerintah pusat.”
Selama ini, Gubernur merasa kesulitan untuk mengkondisikan bupati/walikota karena mereka merasa sama-sama dipilih oleh rakyatnya sendiri. “Kalaupun (Gubernur) tetap pilihan langsung oleh rakyat, UU baru harus mengatur kewenangan Gubernur sebagai perwakilan pemerintah pusat,” ujar Rasiyo.
Ketua Komisi Pemerintahan DPRD Jawa Timur, Sabron Djamil Pasaribu, menyambut baik usulan ini. “Wacana ini sudah lama ada, pusat harus mengapresiasik usulan ini,” kata politikus Golkar ini.
Sabron setuju dengan alasan Rasiyo. Menurut dia, selama ini pemilihan gubernur langsung memang sangat membebani APBD. “Daripada menghabiskan uang kan lebih baik uangnya untuk kesehatan dan pendidikan,” kata dia. tempointeraktiv
Kami masyarakat jawa timur menyambut baik usulan sekdaprov pilkada gubernur dipilih langsung oleh DPRD I mengingat kondisi Jawa timur khususnya dan Indonesia pada umumnya masih banyak membutuhkan anggaran keuangan APBD maupun APBN untuk kesejahteraan rakyat, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan. Sesuai perkembangan dan pengalaman situasi dan kondisi pilkada pada umumnya masih banyak memicu konflik yang berkepanjangan dengan demikian anggaran pilkada seperti pengalaman pilgub jatim yang menghilangkan anggaran APBD Jatim sebesar 1 triliun, lebih baik dapat teralokasikan kepada kepentingan kesejahteraan rakyat Jawa Timur.