Gubernur Jatim Dr H Soekarwo, SH, MHum saat memimpin rapat kerja dengan para SKPD
Paparkan program kerja 2011 dihadapan Gubernur Jatim Dr H Soekarwo, beberapa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus mengulang. Karena saat paparan, program yang dilaporkan, tidak lengkap.
“Memang tidak gampang dalam membangun persepsi untuk melaporkan kegiatan,” kata Gubernur H.Soekarwo pada wartawan, saat jam istirahat Rapat Pelaksanaan Program Unggulan 2011 dan Rencana Program Unggulan Tahun 2012 di gedung Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi (Bappeprov) Jatim, Senin (4/10).
Menurut Gubernur, ada hal penting yang harus diperhatikan para SKPD. Diantaranya, program yang difokuskan dari masing- masing SKPD, perkiraan besaran anggaran yang sudah terserap, baik dari segi administrasi maupun kualifikasinya. Selain itu, berupaya mencari penyelesaian yang diambil bila ada atau terdapat kendala dari program itu.
“Ternyata membuat pelaporan secara statistik itu tidak gampang. Inginnya, statistik itu menjadi bagian dari pelaporan. Data seperti apa, diolah dan dianalisis, lalu rekomendasinya seperti apa?. Membaca statistik ternyata sulit,’’ tandas Pakde Karwo-panggilan lekat Gubernur Soekarwo.
Gubernur menambahkan, pelaporan itu disesuaikan dengan KP IV yang diberikan oleh pemerintah pusat. Hal tersebut menjadi prasyarat untuk bisa mendapatkan lagi anggaran di tahun berikutnya.
Soekarwo mencontohkan salah satu masalah sosial, seperti anjal. SKPD terkait harus melaporkan tambahan tentang diskripsi valuenya atau gambaran yaitu Anjal atau KDRT. Kalau angka KDRT naik, maka harus ada penjelasan yang rigid. Misalkan, masalah itu dikarenakan advokasi yang bagus atau disebabkan pendidikan yang bagus.
“ Jadi harus ada keterangan tentang kenaikan atau penurunan masalah program yang dibuat atau ditangani. Kalau naik, naik karena apa?. Kalau turun, kenapa kok bisa turun? disebabkan oleh apa?. Sehingga semua masalah yang ditemui di lapangan itu harus dapat diselesaikan atau dicarikan solusinya,” tandasnya.
Untuk mengetahui dan mengevaluasi laporan setiap SKPD dengan baik, maka setiap SKPD diberi waktu 10 menit untuk memberikan penjelasan atau laporan tentang pelaksanaan rencana program yang telah dibuat. Hingga jeda istirahat, gubernur masih mendapatkan laporan dari 7 SKPD.
Dari tujuh SKPD yang telah memberikan penjelasan, ada beberapa SKPD yang harus memperbaiki atau melengkapi laporannya. Ada juga yang diminta untuk mengulangi lagi secara keseluruhan penjelasaan tentang pelaporan yang mereka buat.
Tetapi ada juga yang tidak mendapat remedy sama sekali, yaitu Dinas pendidikan Jatim. Dari tujuh SKPD, laporan Dinas Pendidikanlah yang paling runtut dan rancak untuk disimak, yakni program prioritas; pro job dengan Unit Sekolah baru (SMK) dan pro poor dengan pemberantasan Buta Aksara (PBA) dan bantuan penyelenggaraan Diniyah dan Guru swasta (BPPDGS).
Pemberantasan Buta Aksara samapai dengan Bulan Agustus 2011, pencapaiannya 80 % atau sebanyak 107.940 orang dengan pagu anggaran sebesar Rp 49.700.160.000,- di delapan Kab/ Kota yakni Kota Surabaya, Mojokerto, Blitar, Pasuruan, Probolinggo dan Kabupaten ngawi, Trenggalek serta Kab. Tulung agung.
Sedang permasalahan masih ditemukan, adalah masih ada tujuh Kabupaten dan 23 Kota yang masih menyerahkan data warga belajar dengan sasaran sebanyak 30.116 orang yaitu kota Kediri, Malang, Batu, Kab. Bangkalan, kab. Tuban, gresik dan kabupaten Sidoarjo. Serta ada perbedaan jumlah buta aksara antara dinas pendidikan dengan BPS sebanyak 345.500 orang usia 15 – 44 tahun dan sebanyak 220.966 oran usia 45 – 65 tahun ( Dinas pendidikan). S
Sementara BPS sebanyak 3,2 juta pada usia 10 – 98 tahun. Ini semua karena kriteria buta aksara yang digunakan tidak sama yakni Dinas pendidikan dengan kretiria tidak bisa membaca, BPS: kretirianya tidak lulus SD.
Solusi yang diambil adalah dengan memproses SK GUB Untuk 23 Kab/ Kota, terus mengadakan berkoordinasi dengan kab/Kota yang belum menyerahkan data dan terus melakukan kerjasama yang baik dengan BPS dalam pendataan buta aksara.
Dalam kesempatan itu, Sekdaprov Jatim, Dr Rasiyo yang juga Ketua anggaran mengatakan, sampai dengan bulan September 2011, secara keseluruhan anggaran yang terserap baru mencapai 61,78 % dari total anggaran. Berarti ini ada penurunan dari penyerapan tahun lalu yaitu sebesar 63,74 % atau penurunnannya sebesar 2 %. Padahal jumlah SKPD di lingkungan sebanyak 69 SKPD dengan 2.122 aksi dari APBD prov. Jatim.
Dikatakan, dari hasil laporan secara tertulis ada tiga kretiria yakni sangat memuaskan dengan penyerapan anggaran lebih dari 100 %.
Tujuh SKPD dengan nilai baik dengan penyerapan lebih dari 75 % dan 13 SKPD lainnya cukup dengan penyerapan lebih dari 50 %. Dari 16 realisasi, Dinas Koperasi mendapat predikat sangat memuaskan, disusul Dinas pendidikan, Dinkes, Dinsos, Bappemas, Dinas PU Ciptakarya serta badan narkoba (BNP).
Ikut hadir dalam kesempatan itu antara lain, Wakil Gubernur jatim Drs. Saifullah Yususf, Sekdaprov Jatim Dr Rasiyo, ke empat Asisten Sekdaprov, Kepala Bappeda Jatim dan seluruh Kepala Dinas dan Kepala Badan di lingkungan Jatim. (rac)
