Suasana seminar indikator makro ekonomi dan sosial yang digelar di Kantor Bappeda Jatim
Rencana Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim menerbitkan data Indikator makro ekonomi dan sosial Jatim mendapat perhatian serius Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Provinsi Jatim. Terbukti, Bappeda Jatim langsung mengumpulkan SKPD di lingkup Pemprov Jatim untuk mendengarkan paparan data temuan BPS Jatim terkait indikator ekonomi dan sosial.
Kabid Statistik dan Pelaporan Bappeda Jatim Ir Taufik Kartiko, MSi mengingatkan agar semua SKPD segera membuat klarifikasi terkait data yang dipaparkan BPS Jatim.
“Jangan sampai nanti ada data yang tidak nyambung dengan apa yang telah disampaikan BPS Jatim didiamkan saja,” pinta Taufik, Rabu (6/4) kemarin.
Menurut pejabat yang kini sedang menempuh kuliah S3 di Universitas Brawijaya Malang ini, data-data yang harus diklarifikasi SKPD adalah terkait dengan 5 indikator kinerja utama dan 90 indikator penunjang lainnya yang meliputi 22 indikator prioritas pembangunan ekonomi, 29 indikator prioritas pembangunan sosial dan 39 indikator prioritas pembangunan lainnya.
Lebih lanjut menurut Taufik, dalam PP 3/2007 mengamanahkan bahwa kepala daerah harus membuat tiga laporan yang terdiri dari Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) yang disampaikan kepada DPRD, Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPD) yang harus disampaikan kepada masyarakat dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang disampaikan ke pemerintah pusat. Untuk kepentingan itulah pihaknya berharap agar para SKPD secara serius mempersiapkan data-data yang akan digunakan untuk kepentingan tersebut. Salah satunya lanjut Taufik adalah menyandingkan data-data milik SKPD dengan data yang ditemukan BPS Jatim.
“Kita ingin data yang dibuat BPS nanti benar-benar up date dan mendekati dengan data yang dipegang SKPD,” tambahnya lagi.
Dekan Fakultas Ekonomi Unair Drs. Ec. Karyadi Mintaroem, MS ketika diminta pendapat soal rencana penyusunan data BPS tahun 2011 berharap agar data yang disampaikan tidak hanya berdasarkan angka-angka statistik saja, tetapi juga merujuk pada persepsi masyarakat.
“BPS perlu membuat instrument baru yang memasukan persepsi masayrakat terhadap kondisi yang dihadapinya,” jelasnya.
Instrumen ini penting lanjut Karyadi, agar data yang terpapar nanti tidak sekadar data, tetapi juga mewakili apa yang dirasakan masyarakat.
Sehari sebelumnya, di Kantor Bappeda Jatim Kepala BPS Jatim Irlan Indrocahyo, SE, MSi sudah memaparkan hasil temuan data terkait indikator makro ekonomi dan sosial Jatim di hadapan SKPD di lingkungan Pemprov Jatim. Hadir juga dalam seminar tersebut pakar sosiologi dari unair Prof. Dr. Hotman Siahaan. (why)
semoga tetap selalu sukses