ilustrasi: trackingnews.info
Pemerintah Australia mengirim empat tenaga ahli bidang peternakan ke Indonesia, untuk meninjau rumah potong hewan (RPH) melihat langsung pemotongan sapi. Uniknya, Australia sendiri hingga kini belum memiliki standar baku pemotongan hewan. Tetapi Menteri Pertanian (Mentan) Suswono, belum mengizinkan mereka terjun ke lapangan.
“Di Australia, ternyata standar pemotongan hewan di RPH juga belum baku. Jadi para ahli yang datang dari Australia itu kami minta untuk berdiskusi dulu dengan tim ahli kami,” kata Suswono, usai pembukaan pameran Indo Livestock di Grand City Surabaya, Rabu (15/6).
Pihaknya kini sedang merumuskan standar baku pemotongan hewan. Baru setelah ada standar yang baku, Kementan akan mengijinkan ahli dari Australia itu meninjau RPH itu. Suswono mengatakan sebenarnya Pemerintah sudah memiliki standar pemotongan di RPH sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No 13 Tahun 2010.
Namun standar pemotongan hewan yang ada di Australia ternyata berbeda. Dari aturan kedua negara, sampai saat ini belum ada yang diadopsi organisasi kesehatan hewan internasional dan organisasi perdagangan dunia (world trade organization/WTO).
Dari 12 RPH yang dituduhkan LSM melakukan penyimpangan pemotongan, kata Mentan, ternyata tidak semuanya valid. Beberapa RPH ternyata sudah tidak beroperasi lagi dan beberapa bahkan terindikasi fiktif.
Ia menegaskan Indonesia tidak akan terganggu dengan ancaman penghentian ekspor sapi dari Australia. “Kita pastikan cukup sampai September, kebutuhan sekitar 50 hingga 60 ribu ekor, sedangkan stok kita lebih dari 180 ribu ekor,” jaminnya.
Sementara itu Gabungan Importir Nasional Indonesia (Ginsi) Jawa Timur menilai, industri pengolahan makanan di Jatim yang selama ini menggunakan daging impor sebagai bahan baku pasokannya akan terganggu.
Ketua Ginsi Jatim, Bambang Sukadi, mengatakan, menjelang bulan puasa dan lebaran, permintaan daging di pasaran akan bertambah. Jika ketersediaan daging di dalam negeri khususnya di Jatim tidak mencukupi, maka hal itu akan mengganggu stabilitas harga di pasaran.
“Tentunya harga daging sapi akan melonjak bila distribusinya tidak tercukupi. Apalagi menjelang bulan puasa dan lebaran. Meski pemerintah mengatakan ketersediaan daging cukup, hal itu perlu diantisipasi untuk menghindari melonjaknya harga,”katanya.
Bambang menegaskan, saat ini pihaknya masih mendata industri-industri yang memakai daging impor sebagai bahan bakunya. “Kami hanya ingin memenuhi kebutuhan industri dan restoran. Impor kami tidak melalui Jatim tapi dari Jakarta,” ujarnya.Surabayapost online
