Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit Tahun 2024 dan Peluncuran GovTech Indonesia, Senin (27/5/2024), di Istana Negara, Jakarta Pusat.
- Gubernur Khofifah Ajak Jajaran Kemenag Jatim Lakukan Percepatan Transformasi Digital dan Tekankan Pentingnya Pendidikan Karakter dan Akhlak di Era Digital
- Indeks SPBE Capai 3,62, Pemprov Jatim Terus Geliatkan Pelayanan Publik yang Cepat, Efisien, Berbasis Digital
- Soekarwo: Ekonomi Digital Harus Gandeng Industri
- 7 Prioritas Nasional Dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023
- 6 Layanan Berbasis Elektronik di Jawa Timur
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Republik Indonesia, Abdullah Anas menegaskan, Government Technology (GovTech) Indonesia bukan merupakan sebuah aplikasi atau platform, melainkan sebuah penyelenggaraan keterpaduan ekosistem layanan digital pemerintah.
Hal ini disampaikannya pada acara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit Tahun 2024 dan Peluncuran GovTech Indonesia, Senin (27/5/2024), di Istana Negara, Jakarta Pusat.
SPBE Summit 2024 dan Peluncuran GovTech Indonesia diselenggarakan sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam transformasi digital, termasuk menghentikan penciptaan aplikasi atau platform baru. Dalam laporannya, Abdul Anas menyampaikan, pencapaian pemerintahan digital di Indonesia terus meningkat.
“Dari nilai indeks SPBE nasional, 2,34 atau predikat cukup pada tahun 2022, menjadi 2,79 atau predikat baik pada tahun 2023. Peningkatan ini berkorelasi positif dengan kenaikan United Nation E-Government Development Index atau EGD-I sebanyak 9 peringkat dari peringkat 88 di tingkat dunia tahun 2020, menjadi peringkat 77 pada tahun 2022 di tingkat dunia. Hal ini serupa pada Govtech maturity Index Indonesia yg naik dari nilai B di tahun 2020 menjadi A di tahun 2022,” paparnya.
Abdullah Anas menambahkan, GovTech nasional penting untuk akselerasi transformasi digital Indonesia. Dengan adanya Perpres Nomor 82 tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional, yang menghasilkan pembentukan GovTech dan fokus dalam pengembangan sistem-sistem prioritas, Indonesia dapat meloncat jauh dalam pencapaian pembangunan digital.
“Dengan pembentukan GovTech dan fokus dalam pengembangan sistem-sistem strategis seperti digital public infrastructure, kita dapat meloncat jauh dalam pencapaian pembangunan digital dibanding dengan perkembangan normal tanpa keputusan ini,” tambahnya.
Sebagai langkah awal menuju Indonesia terintegrasi, 15 instansi siap berkomitmen melakukan percepatan transformasi digital dan keterpaduan layanan digital nasional. Penandatanganan komitmen oleh 15 instansi yang disaksikan oleh Presiden ini, memastikan capaian lima bulan terakhir dapat berlanjut hingga peluncuran layanan terpadu pada triwulan ketiga 2024 dan berkelanjutan di masa depan.
Adapun ke-15 instansi tersebut yakni KemenPAN RB, Kemendagri, Kemenkeu, Kemkominfo, Mendikbud Ristek, Kemenkes, Kemen PPN Bappenas, Kemensos, Kemenkum HAM, Kementerian ATR/BPN, Polri, BSSN, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, dan Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana (PMO) Kartu Prakerja.
GovTech dan koordinasi transformasi digital lainnya akan terus diperkuat secara berkelanjutan. Hal tersebut mengacu pada arahan presiden yang mengimbau untuk melakukan terobosan-terobosan baru untuk mengoptimalkan percepatan transformasi layanan digital pemerintah Indonesia.
“Selain itu kami juga berharap keberlanjutan dari program ini terus diperkuat sebagaimana harapan bapak presiden untuk ke depan bisa menjadi bagian dari Proyek Strategis Nasional digital atau PSN digital,” ujar Abdullah Anas.
Abdullah Anas pun berharap agar program transformasi digital bermanfaat nyata bagi masyarakat luas dan berperan penting dalam mendukung pencapaian pembangunan nasional. “Semoga program transformasi digital yg dilakukan ini dapat berdampak dan bermanfaat nyata bagi masyarakat luas dan berperan penting dalam mendukung pencapaian pembangunan nasional,” tuturnya. (Jatim Newsroom/kominfo Jatim)
