![Gubernur Jatim Dr H Soekarwo Memberikan Surat Perintah Tugas Walikota Mojokerto yg diberikan kpd Wawali Mojokerto Ir H Suyitno MSi di Gedung Negara Grahadi Surabaya. Foto:Istimewa](https://bappeda.jatimprov.go.id/bappeda/wp-content/uploads/2018/08/Gubernur-Jatim-Dr-H-Soekarwo-Memberikan-Surat-Perintah-Tugas-Walikota-Mojokerto-yg-diberikan-kpd-Wawali-Mojokerto-Ir-H-Suyitno-MSi-di-Gedung-Negara-Grahadi-Surabaya-300x200.jpg)
Gubernur Jatim Dr H Soekarwo Memberikan Surat Perintah Tugas Walikota Mojokerto yg diberikan kpd Wawali Mojokerto Ir H Suyitno MSi di Gedung Negara Grahadi Surabaya. Foto:Istimewa
Gubernur Jatim H Soekarwo menyerahkan Surat Perintah Tugas (SPT) kepada Wakil Walikota Mojokerto Ir. H. Suyitno M.Si di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Rabu (16/5). SPT bernomor 131/480/011.2/2018 ini diberikan kepada wawali untuk mengisi kekosongan pemerintahan atas ditahannya Walikota Mojokerto H Mas’ud Yunus oleh KPK.
Pemberian SPT tersebut, menurut Pakde Karwo-panggilan akrab Gubernur Jatim ini, sesuai petunjuk Mendagri dan amanat undang-undang agar tidak terdapat kekosongan roda pemerintahan, khususnya pelayanan publik kepada masyarakat Kota Mojokerto .
Dengan SPT tersebut, lanjut Pakde Karwo, Wakil Walikota Mojokerto dapat langsung menjalankan tugas sesuai dengan perda dan ketentuan yang berlaku. “Statusnya masih wakil walikota. Segala kewenangan dan kebijakan yang diambil harus dikonsultasikan kepada Walikota Mojokerto,” ujar Pakde Karwo menjawab pertanyaan media. Ditambahkan, belanja tetap yang sudah ada harus terus jalan, demikian pula, proyek lelang yang sudah dilelang harus diawasi dan dikontrol kegiatan maupun pelaksanaannya,” tegasnya.
Gubernur Pakde Karwo juga mengingatkan kepada Wakil Walikota Mojokerto untuk selalu berkoordinasi dengan semua unsur forkopimda Kota Mojokerto, mulai dari DPRD, pengadilan, TNI, dan kepolisian.
Perkuat Keamanan
Sementara itu, terkait dinamika dan kondisi stabilitas keamanan pasca teror bom di sejumlah tempat, Pakde Karwo meminta Wakil Walikota Mojokerto untuk terus memperkuat keamanan. Program-program masyarakat seperti siskamling untuk lebih ditingkatkan. Demikian pula, perlu dilakukan penguatan tiga pilar keamanan, yakni antara kades/lurah, babinkamtibmas, dan babinsa, dan diupayakan sampai dengan tingkatan RT-RW.
Langkah-langkah tersebut diyakininya akan menciptakan suasana yang aman, nyaman, dan kondusif di tengah tengah masyarakat. “Kondisi ekonomi yang meningkat, disebabkan oleh banyak faktor, terutama kondisi keamanan dan kenyamanan daerah itu sendiri,” ujarnya sambil menegaskan situasi tidak nyaman akan berdampak terhadap kondisi ekonomi di masyarakat.
Dalam kesempatan sama, Pakde Karwo juga menegaskan bahwa TNI dan Polri terus bekerja untuk memberi kepastian keamanan dan kenyamanan di daerah. Tugas pemerintah adalah bersinergi untuk menciptakan kondusivitas.
“Jadi tolong diberikan informasi kepada masyarakat, bahwa TNI-Polri menjaga keamanan Jatim. Kita harus menciptakan suasana sejuk, dan agar tidak menambah kepanikan dalam masyarakat,” pesannya.
Ditempat yang sama, Wakil Walikota Mojokerto Ir. H. Suyitno menyampaikan kooordinasi dengan semua pihak, mulai dari DPRD, TNI-Polri dan seluruh Forkopimda di Kota Mojokerto sebagai prioritas kegiatan pertama yang dilakukannya. “Kami akan melaksanakan tugas sebaik baiknya, agar kesejahteraan masyarakat tercipta,” pungkasnya.
Turut mendampingi Gubernur Jatim dalam acara ini, yaitu Sekretaris Daerah Prov. Jatim, Kepala Biro Pemerintahan, Kepala Biro Hukum, serta Kepala Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur. Sementara itu, hadir dari Kota Mojokerto yakni pimpinan DPRD, kapolres, dandim, dan kajari.