Gubernur Serahkan DIPA 2014 ke Kabupaten dan Kota

Gubernur Jatim Soekarwo (sumber foto: Tempo.co.id)

Gubernur Jawa Timur, H Soekarwo menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2014 sebesar Rp 89 Triliun dari pemerintah pusat kepada 38 kabupaten/kota di Jatim, serta ke kementrian/lembaga dan satuan kerja di Jatim di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa (17/12).

Soekarwo ditemui usai Penyerahan DIPA 2014 mengatakan, pembagian DIPA digunakan untuk tiga hal, diantaranya dikonsentrasi, tugas pembantuan, dan program bersama hal ini juga menyangkut tentang DAU. Tahun 2014, DIPA mengalami kenaikan signifikan dari pada DIPA pada 2013.

Total DIPA TA 2014 yang diserahkan Presiden SBY kepada Gubernur Jatim sebesar Rp 89.188.060.514.551. Jumlah tersebut terdiri dari DIPA untuk Pemprov Jawa Timur sebesar Rp 6.991.876.499.898, DIPA untuk pemkab/kota se-Jatim sebesar Rp 48.407.740.226.653, dan DIPA untuk kementrian/lembaga dan satuan kerja di Jatim sebesar Rp 33.788.443.788.000. Secara keseluruhan, Total DIPA 2014 meningkat sebesar Rp 4.831.060.514.551 dibandingkan DIPA TA 2013 yang mencapai Rp 84.357.000.000.000.

Tahun lalu, Pemprov mendapat DIPA sebesar Rp 6.540.000.000.000, Satker Vertikal Kementrian/Lembaga memperoleh DIPA sebesar Rp 30.005.000.000.000, dan DIPA untuk Kabupaten/Kota sebesar Rp 43.965.000.000.000.

Dari 38 kabupaten/kota di Jatim yang menerima DIPA jumlah DIPA yang diterima oleh masing-masing Kota/Kabupaten berbeda-beda. Kota/Kabupaten yang paling besar menerima adalah Kota Surabaya mendapat DIPA paling besar dikarenakan memang di Surabaya terdapat beberapa kantor perwakilan negara.

Pada kesempatan tersebut Pakde Karwo juga menyampaikan pesan dan pidato dari Presiden SBY terhadap pengelolahan DIPA tersebut, yaitu kepada seluruh penerima baik kabupaten/kota untuk mengelola anggaran secara tepat, transparan dan akuntabel. Tujuannya agar mencegah terjadinya penyimpangan pengelolaaan anggaran yang menjadi celah terjadinya korupsi. “Cegah. sekali lagi saya tegaskan, cegah terjadinya penyimpangan anggaran,” tegasnya.

Selain itu, gubernur juga berpesan kepada kabupaten/kota di Jatim untuk meningkatkan kualitas belanja, Sumber Daya Alam (SDA) juga ditingkatkan, serta pastikan gaji para pegawai baik itu honorium, guru, dan dana BOS dibayar tepat waktu. “Tahun 2014 saya tidak ingin lagi mendengar adanya keterlambatan pembayaran masalah gaji honorium untuk guru, dan dana bos terlambat lagi,” paparnya.

Gubernur Jatim juga mengingatkan agar para penerima DIPA untuk selalu berkonsultasi dengan lembaga-lembaga yang kompeten, seperti BPKP jika terjadi keraguan dalam pengelolaan anggaran. “Filosofi kita adalah mencegah agar jangan sampai terjadi kesalahan. Saya ingin di Jatim ini makin tertib, bersih dari korupsi, pemberantasan korupsi berjalan baik agar tidak menimbulkan hal yang dapat mengganggu jalannya pemerintahan di Jatim,” ujarnya.

(Sumber: Jatimprov.go.id)