Kepala Dinas Lingkungan Hidup Jatim, Diah Susilowati saat membuka Workshop Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH). Foto: Istimewa
Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jawa Timur menggelar Workshop Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH). Kegiatan dilakukan dalam upaya pengendalian pemanfaatan Sumber Daya Alam, pengendalian kerusakan dan pencemaran serta pelestarian fungsi lingkungan hidup.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Jatim, Diah Susilowati saat membuka Workshop Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) di Malang, Kamis (26/4) malam mengatakan, workshop dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas adanya UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Di mana, didalamnya mengamanatkanperlu diperkuatnya perencanaan perlindungan dan pengelolaan LH (RPPLH).
Rencana perlindungan dan pengelolaan LH terdiri dari empat muatan, yaitu pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam, pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup, pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam, serta adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.
“Sebagaimana kita ketahui, bahwa amanat UU 32 tahun 2009 pasal 10 menyatakan bahwa “Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) disusun menteri, gubernur dan bupati/walikota sesuai kewenangannya”. Sehingga perlu adanya akselerasidan keseriusan yang kuat dari pemerintah baik pusat, provinsi dan kabupaten/kota dalam mewujudkan RPPLH, ujar Diah
Dalam mewujudkan dokumen RPPLH tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia tanggal 11 November 2016 telah menerbitkan Surat Edaran MENLHK Nomor 5 tahun 2016, yang antara lain berisi meminta kepada Gubernur dan Bupati/Walikota untuk menyusun RPPLH Provinsi atau RPPLH Kabupaten/Kota dan menetapkan RPPLH dalam Peraturan Daerah.
Selain itu, menugaskan Dinas Lingkungan Hidup atau instansi Lingkungan Hidup untuk menyusun RPPLH Provinsi dan RPPLH Kabupaten/Kota yang wajib dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. RPPLH Provinsi dan RPPLH Kabupaten/Kota wajib menggunakan Indeks KualitasLingkungan Hidup (IKLH) sebagai keberhasilan pembangunan serta tata cara penyusunan RPPLH Provinsi dan RPPLH Kabupaten/Kota mengikuti pedoman RPPLH Nasional
Sampai saat ini, RPPLH di tingkat Provinsi sudah sampai tahap penyusunan dokumen akhir yang merupakan kompilasi dari berbagai kajian aspek khususnya inventarisasi pemetaan ekoregion dan penghitungan daya dukung lingkungan hidup serta penyusunan naskah akademik dan draft Raperda RPPLH. “Oleh sebab itu, pada kesempatan yang baik ini, saya berharap kita mampu responsif dan totalitas dalam memformulasikan dan merumuskan RRPLH di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan baik. Sehingga nantinya mampu mewujudkan dokumen RPPLH yang dapat menjawab segala tantangan lingkungan hidup,” tambahnya.
Seperti diketahui, workshop digelar guna melaksanakan penguatan sumber daya manusiadalam penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Provinsi Jawa Timur. Sementara tujuan yang dicapai adalah memetakan pelaksanaan SE MenLHK Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyusunan RPPLH pada Kabupaten/Kota se-Jawa Timur serta memberikan arahan muatan RPPLH dan implementasinya di tingkat Kabupaten/Kota.
Workshop yang digelar dua hari ini menghadirkan pemateri dari Bappeda Provinsi Jawa Timur, Pakar Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Dr. Luthfi Muta’ali, Pakar Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya, Cahyono Susetyo, ST., M.Sc dan Pakar Universitas Brawijaya (UB) Malang, Dr. rer. nat. Ir. Arief Rachmansyah.
