![c28e733fdbb0039d03a2180bc5ad4266](https://bappeda.jatimprov.go.id/bappeda/wp-content/uploads/2018/08/c28e733fdbb0039d03a2180bc5ad4266-300x210.jpg)
Wakil Ketua DPRD Jatim, Tjutjuk Sunario di DPRD Jatim.
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur berharap dan meminta ada penguatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang dilakukan oleh pemerintah baik pusat, Provinsi, dan Kabupaten/kota. Penguatan ini sangat penting di dalam menjaga keberlangsungan keberadaan UMKM yang ada, sehingga mereka akan tetap eksis dan siap bersaing di tengah pasar.
Wakil Ketua DPRD Jatim, Tjutjuk Sunario di DPRD Jatim, Senin (19/2) mengatakan banyaknya UMKM yang tumbuh dan berkembang di masyarakat saat ini merupakan hak yang positif di dalam penopang perekonomian di tengah kondisi perekonomian bangsa yang masih belum stabil.Keberadaan UMKM yang ada harus ditopang dengan beberapa kebijakan oleh pemerintah agar keberadaannya tidak hanya berada di daerah saja, tapi bisa dikenal di luar daerah.
“Satu sisi kita bangga saat ini UMKM terus muncul di masyarakat dengan produk produknya yang cukup bagus. Namun bila produk tersebut hanya dikenal di daerah sekitarnya cukup disayangkan. Padahal, produk yang dihasilkan bisa bersaing di luar daerah atau wilayahnya,” ujarnya.
Dijelaskan Tjujuk, penguatan terhadap UMKM adalah penguatan bagaimana produk yang dimiliki UMKM bisa bersaing, sehingga perlu ada pendampingan dari instansi terkait terhadap mereka.Para pegiat UMKM harus dibina bagaimana mencari pasar dan pemasaran yang efektif dan efesian untuk pengenalan produk mereka, serta bagaimana membuat kemasan (packaging) yang menarik konsumen. “Dengan pendampingan yang dilakukan secara intensif maka penguatan terhadap UMKM akan terjadi, sehingga bisa bersaing di luar daerah,” ujarnya.
Dicontohkan Tjujuk, ada kampung labu, ada kampung coklat dan ada beberapa daerah yang memiliki produk ciri khas daerahnya. Ini potensi luar biasa. “Jika Dinas Koperasi UMKM Jatim terus melakukan pendampingan, maka akan terbagun pasar bagi mereka untuk produknya, minimal produk mereka bisa keluar dan laku di luar propinsi,” ungkapnya.