Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo menjadi narasumber dalam kegiatan Forum Sinergitas yang bertema “Sinkronisasi antara RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 dan RPJMN Tahun 2015-2019. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Hotel Grand Mercure Harmoni Jakarta, Jl. Hayam Wuruk No. 36-37 Jakarta, (3/3/2017).
Upaya sinergikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jawa Timur dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) mendapat apresiasi dari Ketua DPR RI, Setya Novanto (Setnov). Ia menilai forum sinergitas yang dilakukan Provinsi Jatim ini menjadi yang pertama kali di Indonesia dan bisa ditiru provinsi lain.
“Kami menyambut baik prakarsa dari DPRD Jatim. Ini tradisi baru dalam menyusun RPJMD dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan di Jatim. Gubernur dan bupati walikota bersama DPRD, DPR RI dan Bappenas. Ini sangat bagus dan menjadi rembug daerah Jawa Timur,” kata Setnov, Jumat (3/3) malam di Jakarta.
Ia juga memastikan tradisi baru itu bakal menjadi contoh dan role model daerah lain. “Baru kali ini dan begitu luar biasa. 99 persen hadir dan saya akan mengimbau gubernur provinsi lain melakukan hal serupa,” ujarnya.
Menurutnya, Jatim merupakan provinsi potensial dengan kontribusi pembanganan nasional yang cukup tinggi. Jatim menjadi lumbung beras dan gula dan potensi migas yang besar nasional.
Untuk itu, kata Setnov, perlu perencanaan pembanguanan yang visioner untuk kesejahteraan rakyat. Setnov menjelaskan, RPJMN 2014-2019 mengusung visi misi Presiden Joko Widodo sebagai sasaran target dan rencana aksi. Di dalamnya, lanjut dia, juga memiliki tujuan dan sasaran arah kebijakan melalui program prioritas dan pendanaan.
“70 persen tugas pusat melalui kementerian dan lembaga melalui dana transfer dan dana desa. Arahnya lebih banyak ke daerah dari pada pimpinan lembaga pusat. Untuk itu peran daerah sekarang sangat penting dalam menyukseskan pembangunan yang tersusun dalam RPJMN dan RPJMD seagai road map lima tahun,” ucapnya.
Ia juga meminta DPR dan DPRD aktif dalam menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat. “Seluruh aspirasi yang tertuang dalam program harus berorientasi dan bermanfaat untuk rakyat dalam mencapai tujuan pembangunan,” tegasnya.
Soekarwo: 4 Strategi Peningkatan Daya Saing Jatim
Meningkatkan daya saing Jawa Timur, Gubernur Jatim Soekarwo menekankan empat strategi untuk meningkatkan daya saing guna memasuki berbagai peluang di pasar global.
Empat strategi tersebut adalah ertama, stabilitas makro ekonomi. Kedua, pemerintahan dan tata letak kelembagaan. Ketiga, keuangan, bisnis dan kondisi tenaga kerja. Keempat, kualitas hidup dan pengembangan infrastruktur.
Soekarwo mengatakan, jika daya saing bisa ditingkatkan, maka berbagai peluang di pasar global akan bisa dimanfaatkan secara optimal. Peran penting Jatim terhadap perekomomian wilayah lain di Indonesia, secara geografi politik, dan geógrafi ekonomi, posisi Jatim sebagai center of gravity di Indonesia.
“Posisi inilah yang membuat Jatim bisa unggul dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,55 persen, di atas nasional yang hanya 5,02 persen,” ujar Soekarwo saat menjadi narasumber dalam Forum Sinergitas bertema ‘Sinkronisasi antara RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 dan RPJMN Tahun 2015-2019′, di Hotel Grand Mercure Harmoni Jakarta, Jl. Hayam Wuruk No. 36-37 Jakarta, Jumat (3/3/2017) malam.
Dengan PDRB Jatim sebesar Rp. 1.855,04 triliun, Jatim memberi sumbangan sebesar 14,95 persen terhadap PDB Nasional yang mencapai Rp. 12.406,80 triliun. Dari total PDRB Jatim, sektor industri pengolahan merupakan penyumbang terbesar yakni sebanyak 28,92 persen, dilanjutkan dengan perdagangan mencapai 18 persen, dan pertanian sebanyak 13,31 persen. Hal tersebut menandakan bahwa industrialisasi saat ini sudah menjadi lokomotif pembangunan Jatim.
“Namun demikian, ada hal penting yang perlu dilakukan pembenahan, terutama di industri pengolahan,” pungkasnya.
Menurutnya, saat ini banyak industri yang menggunakan peralatan lama dalam berproduksi sehingga hal tersebut berpotensi menurunkan produktifitas. Karena itu dirinya berharap Bappenas bisa mendorong pengembangan industri manufaktur agar persoalan tersebut segera teratasi.
Strategi lain yang juga diterapkan untuk memperkuat makro ekonomi adalah dengan membentuk ‘Atase Perdagangan Dalam Negeri’ yang berupa Kantor Perwakilan Dagang (KPD).
Meningkatkan daya saing Jawa Timur, Gubernur Jatim Soekarwo menekankan empat strategi untuk meningkatkan daya saing guna memasuki berbagai peluang di pasar global.
Empat strategi tersebut adalah ertama, stabilitas makro ekonomi. Kedua, pemerintahan dan tata letak kelembagaan. Ketiga, keuangan, bisnis dan kondisi tenaga kerja. Keempat, kualitas hidup dan pengembangan infrastruktur.
Soekarwo mengatakan, jika daya saing bisa ditingkatkan, maka berbagai peluang di pasar global akan bisa dimanfaatkan secara optimal. Peran penting Jatim terhadap perekomomian wilayah lain di Indonesia, secara geografi politik, dan geógrafi ekonomi, posisi Jatim sebagai center of gravity di Indonesia.
“Posisi inilah yang membuat Jatim bisa unggul dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,55 persen, di atas nasional yang hanya 5,02 persen,” ujar Soekarwo saat menjadi narasumber dalam Forum Sinergitas bertema ‘Sinkronisasi antara RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 dan RPJMN Tahun 2015-2019′, di Hotel Grand Mercure Harmoni Jakarta, Jl. Hayam Wuruk No. 36-37 Jakarta, Jumat (3/3/2017) malam.
Dengan PDRB Jatim sebesar Rp. 1.855,04 triliun, Jatim memberi sumbangan sebesar 14,95 persen terhadap PDB Nasional yang mencapai Rp. 12.406,80 triliun. Dari total PDRB Jatim, sektor industri pengolahan merupakan penyumbang terbesar yakni sebanyak 28,92 persen, dilanjutkan dengan perdagangan mencapai 18 persen, dan pertanian sebanyak 13,31 persen. Hal tersebut menandakan bahwa industrialisasi saat ini sudah menjadi lokomotif pembangunan Jatim.
“Namun demikian, ada hal penting yang perlu dilakukan pembenahan, terutama di industri pengolahan,” pungkasnya.
Menurutnya, saat ini banyak industri yang menggunakan peralatan lama dalam berproduksi sehingga hal tersebut berpotensi menurunkan produktifitas. Karena itu dirinya berharap Bappenas bisa mendorong pengembangan industri manufaktur agar persoalan tersebut segera teratasi.
Strategi lain yang juga diterapkan untuk memperkuat makro ekonomi adalah dengan membentuk ‘Atase Perdagangan Dalam Negeri’ yang berupa Kantor Perwakilan Dagang (KPD).
