Pemerintah Provinsi Jawa Timur kini mulai mematangkan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2014-2019. Karena itu, pemprov menggelar rapat koordinasi RPJMD oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Timur dengan seluruh Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) di Hotel Bumi Surabaya, Kamis (12/12) sore.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Rasiyo mengharapkan RPJMD agar disesuaikan dengan 12 misi utama Pemerintah Provinsi Jawa Timur, diantaranya percepatan kemiskinan, aksebilitas pelayanan kesehatan yang murah dan berkualitas, serta meningkatkan pembangunan infrastruktur.
Dalam penyusunan ini, ia juga mengingatkan agar seluruh SKPD memperhatikan misi perluasan lapangan kerja, meningkatkan kapasitas kemampuan daya saing UMKM dan Koperasi, meningkatkan pemeliharaan kualitas lingkungan hidup dan pengembangan pembangunan yang berwawasan lingkungan, serta meningkatkan perdagangan, pariwisata dan inevstasi.
Ia menambahkan, misi utama Pemprov Jatim dalam aksinya mendorong pengembangan dan pemberdayaan agroindustri berbasis industri kerakyatan yang memanfaatkan hasil pertanian setempat yang dapat menyerap tenaga kerja lokal. “Kita harus mengoptimalkan dan memberdayakan kelembagaan petani atau nelayan untuk meningkatkan akses petani dan nelayan terhadap faktor produksi, tehnologi, informasi dan pemasaran maupun akses permodalan,” jelasnya.
Untuk sektor ekonomi menengah, pihaknya berharap adanya perluasan jaringan akses permodalan untuk UMKM melalui peran pemerintah, lembaga keuangan bank dan non bank, dengan mengutamakan pendampingan kepada UMK untuk kelancaran pembiayaan usaha.
Untuk itu, ia mengharapkan agar rapat koordinasi ini menghasilkan rancangan rencana strategis untuk pembangunan Jawa Timur dengan melakukan review kembali dalam proses penyusunan RPJM. “SKPD harus mampu menyusun sesuai dengan visi dan capaian yang terukur dan terintegrasi,” ujarnya.
Forum ini sangat penting untuk rancangan awal RPJMD guna mempercepat penyusunan rencana strategis (renstra). Untuk itu, ia kembali berharap agar masa lima tahun kemarin harus menjadi pembelajaran dalam penyusunan termasuk input dari berbagai kepala daerah.
(Sumber: jatimprov.go.id)