![Petani memasukkan Garam ke dalam keranjang saat panen di Desa Tasikharjo,Kaliori, Rembang, Jawa Tengah, Sabtu (19/9).](https://bappeda.jatimprov.go.id/bappeda/wp-content/uploads/2016/03/vertical-di-crop.jpg)
Ilustrasi
Petani garam di Jawa Timur menyambut baik pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam resmi disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Gedung Nusantara II DPR RI Jakarta, Selasa (15/3).
Pengesahan RUU tersebut diharapkan mampu mengangkat kesejahteraan mereka karena harga jual garam tidak akan mudah dipermainkan tengkulak.
Petani berharap, UU yang baru disahkan tersebut menjadi payung hukum dan menjadi daya tawar petani agar kehidupan mereka tidak mudah dipermainkan tengkulak dan pemodal besar.
RUU ini disahkan menjadi Undang-undang (UU) dalam Rapat Paripurna ke-21 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2015-2016.
Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR, Fadli Zon ini akhirnya mengesahkan UU yang menjawab permasalahan kehidupan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam.