![bufer stock](https://bappeda.jatimprov.go.id/bappeda/wp-content/uploads/2016/03/bufer-stock.jpg)
Ilustrasi: Buffer stock pangan. foto:istimewa
DKI Jakarta-Jawa Timur Kerjasama Bidang Pangan dan Daging
Catatan tahun 2015, panen gabah kering giling di Jawa Timur naik 650 ribu ton. Sedangkan komoditi pangan utama yakni beras surplus 4,94 juta ton. Selain beras, komoditi jagung juga surplus sebesar 3,4 juta ton. Untuk daging sapi, terdapat kelebihan, karena di Jawa Timur, sapi dengan bobot 300-350 kg kelebihan 310-330 ribu kg/tahun.
Jadi, komoditas beras memberikan kontribusi sebesar 19,76 persen kebutuhan nasional. Jagung 40,37 persen, gula 49,69 persen, cabai rawit 32,53 persen, daging sapi 21,40 persen dan bawang merah 24,10 persen.
Menerima Wakil Gubernur DKI Jakarta, Drs. H. Djarot Saiful Hidayat, M.S., terkait penawaran kerjasama soal komoditi pangan dan daging, Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo, di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Kamis (3/3), mengatakan, kontribusi komoditas pangan Jawa Timur terhadap nasional tidak hanya beras dan daging sapi.
Kalau dilihat dari catatan tahun 2015 di atas, berbagai komoditas pangan Jawa Timur mengalami surplus. Kecuali kedelai yang masih kekurangan.
Provinsi Jawa Barat gabah kering giling turun 800 ribu ton, dan Jawa Tengah turun 600 ribu ton. Sedangkan Jawa Timur mengalami kenaikan 650 ribu ton gabah kering giling. Ini paling tinggi se-Indonesia. Sedangkan untuk komoditas kedelai memang masih defisit. Maka, kata Gubernur, kerjasama ini akan dibahas melalui masing-masing instansi terkait untuk melihat potensi komoditas pangan yang dibutuhkan.
Surplus beras di Jawa Timur terjadi karena strategi yang dilakukan terhadap pertanian telah harmoni dengan kondisi kekeringan. Sebab, pengairan untuk pertanian di Jawa Timur lebih sedikit dibanding dengan provinsi lain. Dengan kondisi air yang sedikit Jawa Timur bisa melakukan efisiensi air sebanyak 10 persen. Lebih dari itu, panen di Jawa Timur bisa dilakukan sepanjang tahun karena aliran Sungai Brantas, lahan pertaniannya memiliki indeks pertanaman (IP) sebanyak 3, sedangkan untuk daerah aliran Sungai Bengawan Solo 1,8.
IP yang bagus di Sungai Brantas ini, kata Pakde Karwo, yang mendukung surplus beras Jawa Timur. Jika perbaikan di aliran Sungai Bengawan Solo selesai, maka Jatim bisa surplus 5 juta ton beras per tahun.
Mengenai komoditas daging sapi, untuk menurunkan harga di Jakarta, pengirimannya bisa dilakukan melalui jalur kereta api double track dengan penggudangannya di Jawa Timur, demikian juga penggemukan sapi.
Dalam pertemuan dengan mantan Walikota Blitar itu, Pakde Karwo juga menyampaikan, pemerintah harus memiliki buffer stock sendiri terhadap komoditas pangan agar tidak dipermainkan pasar.
Buffer stock bisa sebagai stabilisasi harga pangan. Selain itu, menjaga stabilitas harga pangan bisa dilakukan melalui pemberian subsidi ongkos angkut untuk memotong rantai distribusi dari D1 (produsen) langsung menuju ke D4 (konsumen atau pasar). Subsidi ongkos angkut diberikan komoditas pokok seperti gula, beras, tepung dan minyak goreng.
Sementara itu, Wagub DKI Jakarta Drs. H. Djarot Saiful Hidayat, MS mengatakan, kunjungan ke Provinsi Jawa Timur itu bertujuan untuk menjajaki dan mengkaji kerjasama antara Pemprov DKI Jakarta dengan Jawa Timur terutama dari stabilisasi harga pangan di DKI Jakarta.
Kata Djarot, Jakarta bukan produsen pangan. Produsen pangan nomor satu untuk Indonesia adalah Jawa Timur. Untuk itu, DKI Jakarta menjajaki dan menindaklanjuti kerjasama dengan Jawa Timur terhadap stabilisasi harga pangan. Harga pangan meliputi daging, beras, serta kebutuhan lain yang dianggap perlu dan sangat berpengaruh kepada kebutuhan pasar di Jakarta.
Wakil Gubernur DKI Jakarta itu memuji Pakde Karwo yang mampu ayah yang baik bagi masyarakat Jawa Timur. Pemerintah Provinsi Jawa Timur mampu memberikan subsidi ongkos angkut yang dapat memotong mata rantai distribusi. Memang, kata Djarot, Pemerintah harusnya menjadi good father bagi rakyat untuk memotong mata rantai distribusi barang agar nilai lebih bisa sampai ke konsumen. Pemerintah harus mengintervensi pasar ketika ada gejolak pasar yang akan merugikan konsumen. (*)