Listrik Madura Terkendala Aturan BPK

Ilustrasi: realita.co

Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, mengatakan, 82,7 persen wilayah Jawa Timur sudah teraliri listrik.

Itu artinya hampir seluruh provinsi sudah berlistrik. Namun, di beberapa tempat, rasio elektrifikasinya sangat rendah.

Ini khususnya terjadi di Pulau Madura yang rasionya hanya 49,7 persen. Kehadiran listrik sangat dampak positif. Dari hal yang terkecil saja mampu memotivasi masyarakat. Khusus untuk pelajar, mereka pasti lebih rajin membaca.

Menurut Gubernur, salah satu penyebab mengapa Pulau Madura rendah rasio elektrifikasinya adalah kondisi topografi di Madura. Kondisi ini berbeda dengan kampung-kampung di Pulau Jawa.

Kalau di Jawa, dalam satu kampung ada banyak rumah. Tapi di Madura, satu kampung hanya ada 10 rumah. Kemudian jarak antarsatu kampung dengan kampung lainnya sangat jauh. Inilah penyebab biaya yang dibutuhkan membangun infrastruktur kelistrikan membengkak.

Pada 2013, Pemerintah Provinsi sudah memiliki anggaran untuk membantu PLN membangun infrastruktur di Madura, yakni mengganggarkan multiyears selama tiga tahun sebesar Rp 75 miliar per tahun untuk membantu tiang listrik di Madura. Namun saat itu terkendala aturan bahwa hibah pada BUMN tidak diperbolehkan.

Kondisi sekarang, kata Gubernur, jelas sudah berbeda. Sekarang dimungkinkan, meski harus duduk bersama dengan BPK untuk dibahas lebih dulu batasannya, sebab ini demi kepentingan rakyat. Jika listrik di Madura sudah merata, dipastikan berdampak positif pada perekonomian masyarakat, khususnya produk pertanian. idi

Tulis Komentar

Silahkan isi nama, email serta komentar Anda. Namun demikian Anda tidak perlu khawatir, email Anda tidak akan dipublikasikan. Harap gunakan bahasa atau kata-kata yang santun. Terima kasih atas partisipasi Anda.





© Copyright 5578. Bappeda Provinsi Jawa Timur. Kembali ke atas | Kontak Kami | RSS Feed
Created & Design by IoT Division Bappeda Jatim