
Nelayan Perigi di Trenggalek memanen hasil laut. foto:widi
Pemerintahan baru, Presiden Jokowi dan Wakil Presiden JK harus didorong lebih memperkuat pengembangan ekonomi ke sektor maritim.
Dukungan program dan pendanaan secara besar-besaran diharapkan bisa memacu pertumbuhan ekonomi dari sektor kelautan dan perikanan yang selama ini termarjinalkan.
Padahal kontribusi sektor kelautan bisa diakselerasi sampai enam kali dari total APBN yang sudah menembus Rp2000 triliun. Ini bisa dicapai apabila porsi anggaran kemaritiman dioptimalkan secara maksimal.
Sejak merdeka hingga era reformasi, sektor maritim yang mempunyai potensi besar dalam pengembangan ekonomi belum terjamah dalam program pembangunan secara optimal. Meski telah ada Kementerian Kelautan dan Perikanan, dukungan anggaran yang diberikan masih relatif kecil.
Porsi anggaran belum menghitung potensi kelautan yang harus digali, tetapi masih terpaku pada pembangunan infrastruktur di darat baik jalan tol, bendungan, maupun irigasi.
Padahal, negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Tiongkok membuat inisiatif dengan mengembangkan armada yang kuat untuk mengamankan kepentingan atas lautnya.
Potensi maritim Indonesia sangat besar. Indonesia akan menjadi negara besar jika mengubah paradigma pembangunan ke arah maritim. (*/widi kamidi)