Gubernur Jawa Timur Soekarwo Menerima Data Kependudukan Tahun 2013 dari Mendagri Pada acara Rapat Kerja Gubernur di Hotel Shangrila (Humas Pemprov Jatim : Sil/ Foto : Dikky)
Setiap tahun Jatim mengirim 193 ribu ekor sapi ke Jakarta dan 4 ribu ekor ke Jawa Barat. Agar harga daging sapi bisa lebih murah, maka mata rantai tata niaga sapi harus diputus.
Pendapat tersebut disampaikan Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo pada Pembukaan Raker Gubernur Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama (FKD-MPU) ke XIII, di Hotel Shangri-La Surabaya, Selasa (8/10)
Tingginya harga daging sapi, kata pria yang lekat dengan sapaan Pakde Karwo itu lebih disebabkan oleh regulasi yang terlalu banyak. Karena itu ia mengimbau agar FKD MPU bisa menelorkan keputusan yang konkrit dan bermakna bagi banyak orang. Salah satunya dengan memotong rantai tata niaga sapi tersebut.
Selanjutnya Pakde juga minta agar anggota FKD MPU meningkatkan kerjasama dalam bidang ekonomi. Ia mencontohkan, impor Jatim dari luar negeri senilai US$ 25 miliar. Dari nilai tersebut jumlah terbesar sekitar 83 % berupa impor bahan baku atau penolong seperti tembaga, nekel, aluminium, biji besi dan lain-lain. Padahal di daerah anggota FKD – MPU tersedia. “Jika hal ini dikembangkan, daerah asal anggota FKD-MPU akan mempunyai kemandirian ekonomi yang kuat,” tegasnya.
Mendagri Gamawan Fauzi dalam kesempatan itu mengatakan, “Kita akan memasuki pasar ekonomi ASEAN 2015. Hal itu pasti akan berdampak pada lapangan kerja karena menghadapi tantangan / tekanan pekerja asing yang terampil. Kemudian pelaku usaha domestik beresiko tersingkir oleh investor asing, yang akhirnya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi.
Hasil publikasi World Economi Forum (WEF) 2013 , Indonesia menempati peringkat 38 diantara 148 negara di dunia. Hal ini meningkat dibanding tahun lalu di posisi peringkat 50. Sementara peringkat di atasnya adalah Singapura peringkat dua, Malaysia 24, Brunei 26 dan Thailand 37.
Oleh karena itu ada kebijakan desentralisasi dengan menerbitkan UU no 32 th 2004. Tujuannya agar mampu meningkatkan efisien, efektifitas, akuntabilitas, transparansi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Selain itu, mendorong peningkatan daya saing daerah, kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat di daerah.
“Image pelayanan publik harus diperbaiki sehingga masyarakat mempunyai kesan yang baik terhadap pelayanan pemerintah,” ujarnya
Karena itu harus disadari, kerjasama antar daerah merupakan kebutuhan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Daerah perlu mengadakan kerjasama dengan daerah lain atas dasar pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, sinergi dan saling menguntungkan. Melalui kerjasama ini pula nantinya diharapkan dapat mendorong terwujudnya keserasian pembangunan daerah sebagai wahana untuk mensinergikan dan mengoptimalkan pengelolaan potensi antar daerah dan dalam rangka mencegah dan mengurangi kesenjangan antar daerah.
Sementara Ketua Sekretariat Bersama (Sekber) MPU Prof Dr. Silviana mengatakan, MPU lahir tahun 1988 waktu itu masih disebut dengan Dwi Praja karena anggotanya baru dua daerah yaitu Jakarta dan Jawa Barat saja. Awalnya hanya dalam bentuk silaturahmi dan kerjasama kegiatan olah raga anggota KORPRI. Kemudian Provinsi Jawa Tengah bergabung sehingga menjadi Tri Praja. Kerjasama juga berkembang meliputi, kependudukan, ekonomi. Satu tahun kemudian Jawa dan Bali bergabung dan namanya berubah menjadi nama Sat Praja, yang akhirnya NTT, NTB, Banten, dan Lampung juga bergabung, sekarang menjadi Mitra Praja Utama (MPU).
Raker Gubernur Forum Kerjasama MPU XIII yang berlangsung tgl 7 – 9 Oktober ini untuk memantapkan dan memadukan usulan program pembangunan antar Provinsi anggota MPU tahun 2014, menyusun rekomendasi ke Pusat dan menentukan tuan rumah pelaksanaan Raker MPU tahun depan. Rencana kerja yang diprioritaskan 2011 – 2015 meliputi empat hal yaitu Ekonomi dan keuangan, Infrastruktur dan lingkungan, Kesejahteraan, dan bidang pemerintahan.
Materi bahasan diskusi panel berkaitan dengan tema “Peningkatan Daerah Mitra Praja Utama melalui kerjasama pengembangan ketahanan pangan, infrastruktur dan tehnologi berbasis sumber daya lokal dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN 2015″ yang dihadairi peserta dari perguruan tinggi, LSM, pemerhati kebijakan, KADIN, Dewan Riset Daerah.
Disamping itu Wakil Menteri Pertanian akan membahas kerjasama pemenuhan kebutuhan daging sapi dan kerbau di 10 provinsi anggota FKD-MPU.
Dari 10 provinsi yang tergabung dalam keanggotaan Mitra Praja utama yang hadir adalah yaitu Gubernur Jatim sebagai tuan rumah, Gubernur Lampung dan NTT, Wakil Gubernur DKI, Jawa Tengah, Bali, dan NTB, Sekda Jawa Barat, Asisten I Banten, DI Yogyakarta diwakili Asisten Sekda I dan Asisten Sekda II.
(Sumber: birohumas.jatimprov.go.id)
