ilustrasi: korannusantara.com
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo tidak menyetujui adanya rencana Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang akan membangun Rumah Pemotongan Hewan (RPH) di dalam Pasar Induk Modern Puspa Agro desa Sawunggaling, Taman, Sidoarjo.
Sebelumnya, muncul wacana bahwa pemerintah provinsi jatim akan membangun RPH Modern di dalam Pasar Induk Modern Puspa Agro. Informasi yang diperoleh, RPH Puspa Agro akan mulai dibangun tahun 2013 dengan menggunakan anggaran dari PemprovJatim sekitar Rp 11,8 miliar. Rencananya, RPH ini mulai beroperasi pada 2014 mendatang. Proyek ini nantinya juga akan dijadikan sebagai percontohan pemotongan sapi modern.
Namun, rencana pembangunan RPH tersebut tidak mendapatkan restu dari berbagai instansi dan kalangan di Kabupaten Sidoarjo. Saiful Illah tidak menyetujui adanya pembanguna RPH Puspa Agro karena dinilai dapat mematikan perekonomian masyarakat yang saat ini menggantungkan hidupnya di tiga RPH di Sidoarjo.“Selain itu, jika pembangunan RPH tersebut tetap dilakukan, juga akan berdampak negatif terhadap pendapatan Kabupaten Sidoarjo, khususnya dari retribusi RPH,” ujarnya.
Sekedar diketahui, saat ini Kabupaten Sidoarjo telah memiliki tiga RPH. Tempat RPH tersebut dapat ditemui di Krian, Taman, dan Bulang. Saat ini, sistem pemotongan hewan di tiga RPH tersebut masih menggunakan cara tradisional.
Sedangkan untuk RPH yang rencananya akan dibangun di Puspa Agro ini, cara pemotongannya rencananya menggunakan alat-alat modern. Menurut kabar, dalam sehari akan ada 400 ekor sapi yang dapat disembelih di RPH Puspa Agro. Jika hal itu tetap dilangsungkan, maka bisa jadi pendapatan masyarakat yang biasanya mencari nafkah di ketiga RPH lama menurun. Hal ini dikarenakan masyarakat Sidoarjo akan lebih memilih memotong hewan di RPH Puspa Agro daripada di ketiga RPH lama karena mereka menganggap di RPH Puspa Agro prosesnya lebih cepat.
Lebih lanjut, Saiful menjelaskan, tidak seharusnya Pemprov jatim membangun RPH di wilayah kabupaten yang saat ini masih memiliki tiga RPH yang masih beroperasional. “Seharusnya peran pemerintah provinsi tersebut sebagai pembina/koordinator bagi pe,merintah Kabupaten, bukan sebagai kompetitor,” uraiya.
Hal senada juga diungkapkan oleh Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, dan Perkebunan Kabupaten Sidoarjo, Ir Handajani. Dia mengaku setuju dengan apa yang telah dilontarkan oleh Bupati Sidoarjo menyikapi pembangunan RPH Puspa Agro.
“Saya setuju dengan apa yang telah dilontarkan oleh bapak Bupati saat paripurna kemarin,” terangnya.
Menurutnya, jika pembangunan RPH Puspa Agro tersebut tetap dilaksanakan, maka akan menganggu RPH yang ada di Kabupaten Sidoarjo, khususnya RPH yang ada di kecamatan Taman. Apalagi, rencananya RPH Puspa Agro dapat mengeksekusi 400 sapi dalam sehari. “Jika tetap dilakukan, maka RPH Taman akan sangat terancam,” jelasnya.
Dia juga mengingatkan bahwa saat ini di Sidoarjo masih ada tiga RPH yang semuanya masih beroperasi, jadi tidak perlu ada tambahan RPH lagi. “Kami harap, pembangunan RPH Puspa Agro tersebut ditinjau kembali,” pungkas Handajani.
