![pansus dewan](https://bappeda.jatimprov.go.id/bappeda/wp-content/uploads/2012/04/pansus-dewan.jpg)
ilustrasi: ambar.mitrasites.com
Kinerja Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur 2011 Masih menyisakan Dua PR Besar. Kedua PR tersebut adalah ketimpangan pendapatan antar sektor dan pelanggengan kemiskinan petani.
“Kinerja Ekonomi Secara agregat, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur sudah menunjukkan angka yang cukup baik, namun secara sektoral angka pertumbuhan ini masih sangat perlu didalami lebih lanjut, karena ternyata masih menyisakan PR dan persoalan besar yang serius dan perlu mendapat perhatian serius pula untuk mencarikan solusi kedepannya,” ungkap Ahmad Jabir anggota Komisi E DPRD Jawa Timur.
Meskipun pertumbuhan ekonomi di sektor pertanian pada tahun 2011 lebih tinggi daripada angka pertumbuhan 2010, namun angka pertumbuhan ini masih sangat rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi di sektor yang sama pada tahun 2008 dan 2009, ketika ekonomi mengalami krisis.
Di sisi lain, angka pertumbuhan ekonomi di sektor pertanian ternyata memiliki angka pertumbuhan yang paling rendah, yakni hanya 2,53%, berada jauh dibawah pertumbuhan sektor industri dan sektor perdagangan yang masing-masing memiliki angka pertumbuhan sebesar 6.08% dan 9.81%.
Jawa timur yang digadang-gadang dengan visi menjadi provinsi Agrobis terbesar di Asia Tenggara, tetapi dengan melihat prosentase angka di atas masih menunjukkan bahwa sektor pertanian di Jatim beluml menonjol jika dibandingkan dengan sektor lain. “Mestinya, kalau kita konsisten dan serius berupaya mencapai visi tersebut, maka pertumbuhan ekonomi di sektor pertanian harus meningkat tajam sesuai dengan visi tersebut dan bahkan melampaui pertumbuhan ekonomi di sektor lain,” imbuh Ahmad Jabir.
Berdasarkan data yang dilaporkan pemerintah provinsi kepada DPRD Jawa Timur, masyarakat miskin masih didominasi oleh kaum petani. Besaran angkanya sekitar 60 persen dari total angka kemiskinan di Jatim. Sementara masyarakat pelaku usaha perdagangan, manufaktur dan jasa yang masing-masing sekitar 10% dari masyarakat miskin kita. Sisanya adalah pelaku usaha yang lainnya.
Dengan demikian, lanjut Jabir, Jatim masih menyisakan dua PR besar. “Pertama, adalah adanya ketimpangan pendapatan antar sektor ekonomi. Kedua, sasaran pro poor masih patut dipertanyakan, karena rendahnya pertumbuhan ekonomi di sektor pertanian bisa berdampak pada proses ‘PELANGGENGAN KEMISKINAN’ karena faktanya menunjukkan bahwa segmen petani adalah jumlah terbesar (60%) dari jumlah masyarakat miskin yang ada,” ujar pria yang juga ketua pansus LKPJ ini.
Menurutnya anggaran untuk sektor pertanian setidaknya perlu dinaikkan minimal 2 kalinya. Kalau tahun 2011 dinas pertanian mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 224 miliar, maka ke depan nanti, minimal dialokasikan anggaran sebesar Rp 500 miliar. “Coba lihat, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun 2011 kan luar biasa besar, bahkan mencapai angka Rp 1,223 triliun,” ujarnya. Surabaya post online