ilustrasi
Gubernur Jawa Timur, Soekarwo dengan tegas melarang 38 Bupati/Wali Kota di Jawa Timur untuk melakukan perjalanan dinas luar menjelang kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pada 1 April mendatang.
Para kepala daerah justru diminta mendirikan Posko 24 jam untuk mengantisipasi gejolak dampak kenaikan harga BBM di tengah masyarakat. ”Saya adalah wakil pemerintah pusat di Provinsi sesuai PP Nomor 23 Tahun 2011, jadi saya berhak melarang mereka,” kata Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur ini usai acara Jatim Kompeten 2012 di Surabaya.
Larangan yang berlaku 10 hari sejak H-3 hingga H+7 pascakenaikan harga BBM 1 April mendatang itu agar setiap kepala daerah fokus pada dampak kenaikan BBM pada masyarakat di daerahnya. Tidak hanya itu, dia juga meminta kepada seluruh kepala daerah untuk menemui pengunjuk rasa yang menolak kenaikan BBM. ”Pengunjuk rasa jangan dihindari, tapi diberi ruang komunikasi agar mereka paham dan tidak anarkis,” tambahnya.
Dia menyadari, kenaikan BBM sangat berat bagi masyarakat khususnya bagi masyarakat miskin, karena mereka harus menanggung semua kenaikan harga bahan pokok sebagai kompensasi kenaikan BBM. ”Tapi ini adalah cara satu-satunya untuk menyelamatkan anggaran negara, agar utang kepada IMF tidak terus membengkak,” jelasnya.
Dengan asumsi harga minyak 106 dollar AS per barrel, maka Pemerintah akan harus menambah biaya subsidi Rp 191,1 triliun sehingga menyebabkan defisit anggaran. Karena itu, Pemerintah telah mengajukan usulan kenaikan harga BBM bersubsidi Rp 1.500 per liter dalam Rancangan APBN Perubahan 2012 yang efektif diberlakukan 11 hari kedepan atau tepat pada 1 April 2012. kompas.com
