![soekarwo](https://bappeda.jatimprov.go.id/bappeda/wp-content/uploads/2011/06/soekarwo1-300x240.jpg)
Dr H Soekarwo
Dinilai memiliki kepedulian terhadap sektor pertanian di Jatim, Gubernur Jatim Dr H Soekarwo mendapat penghargaan Satya Lencana Pembangunan dari Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat Pekan Nasional (Penas) XIII Petani Nelayan 2011 di Tenggarong, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (22/6).
Selain menerima penghargaan Satya Lencana Pembangunan yang diterima langsung Pakde Karwo sapaan akrab gubernur, Jatim juga panen penghargaan lainnya. Dari ajang Penas XIII 2011, penghargaan yang diperoleh Jatim, diantaranya Juara Stand Pameran Favorit, Juara Pertama Produk Agribis, Penghargaan Pertama untuk RPH Pemerintah : RPH Kota Malang, Penghargaan Pertama untuk RPH Swasta : RPH PT. Abattoir Suryajaya Surabaya, dan Juara Pertama Lomba Pengelola Sumber Daya Genetik-Hewan (SDG-H) untuk itik/bebek.
Pada tahun ini, Provinsi Jawa Timur menghasilkan 11,86 juta ton gabah kering panen. Jumlah tersebut menghasilkan beras sebanyak 7,71 juta ton, sedangkan kebutuhan beras dalam provinsi 3,42 juta ton, sehingga surplus 4,23 juta ton beras.
“Produksi beras itu dihasilkan dari luas lahan 2,087 juta hektare. Dengan melakukan penyediaan varietas unggul melalui cadangan benih sejumlah 30 ton dan melalui BLBU sejumlah 6,1 ton,” terang Pakde Karwo sapaan akrab Gubernur Jatim.
Surplus itu merupakan dampak adanya distribusi bantuan berupa 783 unit alat pembuat pupuk organik ke seluruh kecamatan di Jawa Timur. Alat tersebut terdiri dari 668 unit Chopper (mesin pencacah) yang merupakan bantuan Pemprov Jatim, dan 115 unit Granulator (mesin pembuat pupuk granul) bantuan Pemerintah Pusat. Pendistribusian dilakukan sejak pertengahan tahun 2009.
Pemberian alat betujuan untuk meningkatkan produktivitas pertanian, dan juga mengatasi kadar pH tanah di Jatim. Tidak hanya bantuan, melalui Dinas Pertanian, Pemprov Jatim juga memberikan pelatihan penggunaannya serta cara membuat pupuk granul.
Selain surplus beras, Jatim juga memiliki potensi produksi daging , saat ini cadangan yang dimiliki lebih dari 81.000 ton daging, dengan asumsi kebutuhan dan konsumsi masyarakat di Jatim sebanyak 55.000 ton yang telah terpenuhi, dari total keseluruhan produk 136.000 ton. Suplai daging yang ada di provinsi Jatim akan dikirimkan ke provinsi lainya seperti Jawa Barat, Banten dan DKI Jakarta untuk memenuhi kebutuhan pangan khususnya dari ternak atau daging.
Pemprov juga melakukan terobosan baru dalam mencukupi ketergantungan kekurangan daging sapi Impor. Salah satunya melalui standarisasi perbaikan Rumah Potong Hewan (RPH) untuk menghasilkan daging yang bersih dan bermutu. Tak tanggung-tanggung untuk terobosan ini pemprov siap memfasilitasi dengan dana yang dibutuhkan pengelola dan pihak bank.
Terobosan yang dilakukan pemprov ini akan diawali dengan pilot project RPH Pegirian dan RPH Kedurus, Surabaya. Di dua RPH tersebut perbaikan akan dilakukan pada alat pemotong dan alat penggantung sapi. Ini cukup penting karena kedua alat tersebut akan berpengaruh pada hasil daging yang memenuhi standart impor. Padahal alat penggantung daging misalnya, tidak semuanya RPH menggunakan alat ini. Biasanya sapi yang sudah disembelih dibiarkan di lantai. Jika dibiarkan akan berakibat pada kualitas daging, sebab darahnya tidak akan menetes namun bercampur pada daging. Jika digunakan untuk daging stik akan mudah gosong.
Jatim Terpilih Sebagai Tuan Rumah Penas XIV Secara Aklamasi
Sebuah kehormatan bagi Jatim yang terpilih sebagai tuan rumah penyelenggara Pekan Nasional (Penas) XIV Petani dan Nelayan mendatang secara aklamasi. Jatim terpilih pada acara Rembug Utama KTNA (Kontak Tani Nelayan Andalan) dengan agenda pemilihan tuan rumah pelaksana Penas ke-IV di Gedung Puteri Karang Melenu, Tenggarong Seberang, Kukar, Kaltim.
Ketua KTNA Nasional Winarno Tohir mengatakan keputusan tersebut didapatkan saat Rembug Utama KTNA nasional yang berlangsung 16-17 Juni lalu di Gedung Puteri Karang Melenu Tenggarong Seberang sebelum pembukaan Penas. Pada rembug tersebut ada enam provinsi yang menyatakan kesiapannya mengelar Penas ke XVI mendatang, yaitu Aceh, Sumatera Barat, Jawa Timur, DKI Jakarta, Sumatera Selatan dan Bali.
“Melalui rembug utama itu Jatim akhirnya terpilih menjadi tuan rumah Penas XIV,” ujarnya saat pembukaan Penas, Sabtu (18/6) lalu. Selain menentukan lokasi Penas empat tahun yang akan datang, rembug utama KTNA nasional, juga dibahas masalah yang dihadapi oleh petani-nelayan dalam mengembangkan usahanya. Sehingga menjadi acuan dalam penyusunan program KTNA ke depan. Sedangkan peserta rembug yaitu pengurus KTNA Nasional maupun provinsi dan kabupaten se-tanah air, dan dihadiri juga beberapa gubernur dan kepala daerah se- Indonesia.
Pemilihan tuan rumah penyelenggara Penas Tani Nelayan ke-XIV dilakukan dengan pemungutan suara. Jatim memperoleh dukungan 21 suara, sementara Bali mendapat dukungan 9 suara, disusul Nangroe Aceh Darussalam (NAD) 4 suara, dan Sumatera Barat (Sumbar) 3 suara. Penentuan tuan rumah melalui pemungutan suara ini dilakukan karena para calon tuan rumah yang melakukan musyawarah tertutup sepakat melakukan voting.
Presiden RI SBY tidak menghadiri acara puncak Penas XIII Petani Nelayan. Namun Presiden melakukan dialog dengan petani dan nelayan peserta Penas XIII Petani Nelayan yang tengah berkumpul menghadiri puncak acara Penas di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, melalui video conference dari Istana Negara.
Ia mengatakan, dirinya senang karena dengan tidak berpolitik praktis dan fokus mengurusi petani dan nelayan, KTNA telah mencegah anggotanya terkotak-kotak berdasarkan afiliasi ke partai politik tertentu.“Kalau petani nelayan dikotak-kotakan, politik sana politik sini, nenurut saya malah menganggu,” katanya.
Presiden juga memberikan penjelasan singkat mengenai bagaimana pemerintah memandang dunia pertanian, utamanya bagaimana pemerintah meletakkan petani dan nelayan dalam pembangunan. Dia yakin presiden yang akan datang akan terus menjadikan pembangunan pertanian menjadi prioritas.
Penas XIII diikuti oleh sekitar 30 ribu orang terdiri dari petani, nelayan, perwakilan pemerintah, pelaku agribisnis, pakar, penyuluh, serta pengusaha. (hms)