![kontainer](https://bappeda.jatimprov.go.id/bappeda/wp-content/uploads/2011/05/kontainer-300x165.jpg)
iustrasi: okezone.com
Beberapa kasus impor daging ilegal yang terjadi mengindikasikan bahwa Indonesia masih menjadi sasaran empuk penyebaran daging ilegal. Hal ini terjadi karena sistem deteksi dini dan pengawasan yang lemah dari pemerintah, dalam hal ini Badan Karantina Kementerian Pertanian serta Dirjen Bea Cukai.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Jawa Timur menahan 50 kontainer daging sapi ilegal di wilayah perbatasan Jawa Timur (25/5/2011). Sebelumnya ditemukan 148 kontainer berisi daging dan jeroan impor ilegal di Pelabuhan Tanjung Priok pada awal Januari.
“Sistem deteksi dini dan pengetatan pengawasan harus di lakukan secara serius, tidak hanya pada pelabuhan-pelabuhan besar yang menjadi entri poin utama tetapi juga pelabuhan-pelabuhan tikus yang banyak tersebar di daerah,” kata Anggota Komisi IV DPR Rofi Munawar dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan di Jakarta.
Rofi menambahkan pemerintah juga harus memperketat regulasi terkait tata niaga daging. “Yang sering menjadi pertanyaan besar adalah seringkali harga daging terus naik sedangkan harga sapi lokal mengalami penurunan,” imbuhnya.
Selain akan merusak harga pasar, daging yang berasal dari impor ilegal ini sangat berbahaya bagi kesehatan. Daging ilegal tersebut tidak disertai dengan sertifikat kesehatan dari negara asal, terlebih lagi untuk kasus temuan daging impor ilegal di Jawa Timur, daging sapi telah tercampur menjadi satu dengan daging ayam serta daging babi.
“Perlu di ingat Indonesia memiliki target swasembada daging sapi yang dicanangkan akan tercapai pada tahun 2014, apabila tidak ada perbaikan yang serius mungkin target swasembada daging hanya tinggal mimpi belaka,” jelasnya. Okezone.com