![Suparwoko](https://bappeda.jatimprov.go.id/bappeda/wp-content/uploads/2011/03/Suparwoko-270x300.jpg)
Suparwoko Adisoemarto
Pemprov Jatim kini masih memberlakukan kebijakan larangan masuknya daging impor ke Jatim. Pasalnya, kebutuhan daging di Jatim masih masuk dalam kategori surplus.
Bahkan produksi daging sapi saat ini mencapai 83.000 ton lebih per tahun. Jumlah ini mampu memenuhi kebutuhan konsumsi daging masyarakat selama 20 bulan lebih.
Untuk populasi sapi potong per akhir 2010 mencapai 3.745.000 ekor, sapi perah 21.300 ekor, dan kambing 2,85 juta ekor. Sedangkan kelahiran sapi potong per tahunnya mencapai 862.900 ekor.
Dari jumlah tersebut, yang dikonsumsi masyarakat Jatim pada tahun lalu mencapai 466.000 ekor dan yang dipasarkan keluar daerah mencapai 148.740 ekor.
Kepala Dinas Peternakan Jatim, Suparwoko Adisoemarto mengatakan, selama produksi daging sapi di Jatim masih surplus, maka Disnak Jatim juga tidak akan memperbolehkan adanya daging sapi impor masuk ke pasar Jatim.
“Kami tidak ingin kejadian tahun lalu terulang kembali pada tahun ini. Untuk itu, kami terus melakukan pengawasan agar stabilitas harga daging di pasar Jatim berjalan normal,” tandasnya.
Sebaliknya, jika pemerintah membuka kran daging impor, maka peternak sapi potong akan menanggung kerugian. Pada 2010, harga sapi sempat anjlok akibat gempuran daging sapi impor yang masuk ke Indonesia melalui wilayah lain dan ini mengakibatkan peternak sapi potong di Jatim turut mengalami kerugian.
Imbas kerugian ini karena sapi potong Jatim sebagai pemasok kebutuhan daging daerah-daerah lain menjadi berkurang. Setiap tahunnya, daging yang dikirim keluar daerah sebanyak 148.700 ton.
“Kalau kebijakan mengimpor daging itu, kita buka lagi, kasihan para peternak. Mereka akan menanggung banyak kerugian,” papar Suparwoko.
Untuk itulah, kebijakan penolakan sementara daging impor ini telah diberlakukan sejak Agustus 2010 melalui Surat Edaran dari Gubernur Jatim. Kebijakan penolakan sementara itu, masih diberlakukan, meski secara nasional pemerintah telah membuka kran impor daging. “Surat edaran gubernur itu, masih berlaku sampai sekarang. Pencabutannya tetap melihat kondisi stok daging di Jatim, “katanya.
Sebelumnya, data Disnak Jatim menunjukkan, harga daging mencapai Rp 21.500-22.000 per kilogram sapi hidup, naik dari posisi sebelumnya yang hanya mencapai Rp18.000-19.000 per kilogram sapi hidup. Idealnya, harga daging sapi di kisaran Rp 23.000 per kilogram sapi hidup. Sedangkan dalam keadaan sudah dipotong, harga daging sapi di pasaran saat ini berkisar Rp 50.000-60.000 per kilogram.
Disisi lain, pelarangan daging itu juga untuk mengantisipasi masuknya virus antrax ke wilayah Jatim. Disnak juga terus mengintensifkan pengawasan di daerah perbatasan. Ini karena, beberapa waktu lalu telah ditemukan sebelas orang terjangkit penyakit antrax di Boyolali Jawa Tengah.
“Pengawasan yang dilakukan diprioritaskan pada hewan ruminansia (pemamah biak) khususnya sapi. Ini karena, sapi dan kambing mempunyai potensi besar membawa penyakit antrax,” lanjut Sekretaris Disnak Jatim, Henny Murtadini.
Langkah antisipasi ini dengan dilakukan inspeksi mendadak (sidak) pada Senin (21/2) ke beberapa pos pemeriksaan hewan dan produk pangan asal hewan. Tempat yang disidak antara lain di daerah Bulu-Tuban, Pasar Hewan Jatirogo, Pos pemeriksaan hewan di Cepu milik Dinas Peternakan Jawa Tengah dan di Padangan milik Dinas Peternakan Bojonegoro, serta di Pos Check Point di Mantingan Ngawi.
Sidak dilakukan, pertama, untuk meningkatkan kesiagaan petugas pengawas dokumen pengiriman daging (check point) terhadap ancaman antrax masuk ke Jatim. Kedua, memberikan support petugas agar lebih sigap didalam melakukan pengawasan lalu lintas hewan dan produk hewan dan yang ketiga, meningkatkan sistem pelaporan pada setiap ditemukannya adanya tanda-tanda penyakit antrax di daerah perbatasan. (bhi)