Implemantasi SDGs di Indonesia, Budi Setiawan: Jatim Sudah Siap

Kepala Bappeda Prov. Jatim, Dr. Ir. Budi Setiawan bersama para narasumber Forum Konsolidasi SDG's di Jember. foto:istimewa

Pemerintah Provinsi Jawa Timur siap menyongsong implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs). Tujuan tersebut merupakan  kelanjutan dari  Millenium Development Goals (MDGs).

Seperti diketahui, SDGs, sejak 21 Oktober 2015, oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) telah ditetapkan sebagai agenda dunia. Agenda ini memuat sebagai rencana pembangunan bersama hingga tahun 2030 untuk kemaslahatan manusia dan bumi.

SDGs, di Jawa Timur, segala sesuatunya, termasuk kesiapan pelaksanaannya sudah disambut sejak lama.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Timur , Dr. Ir. Budi Setiawan, M.MT,  mengatakan, implemantasi SDGs di Indonesia ditandai  dengan keluarnya Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017.

Untuk menyukseskan pelaksanaan SDGs di semua wilayah, kata Budi Setiawan, diperlukan kerjasama dari semua pihak. Salah satu unsur pentingnya adalah institusi pendidikan.

“Forum ini merupakan upaya kita untuk mempercepat implementasi SDGs melalui kerjasama antara Pemprov Jatim, khususnya Bappeda dengan Universitas Negeri Jember,” kata Budi Setiawan saat menjadi narasumber pada Forum Konsolidasi SDG’s bertemakan Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan  Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan” di Sapphire Ballroom  Hotel Aston, Jember, Kamis (1/3).

Indikator SDGs, lanjut dia, merupakan perluasan dari indikator MDGs yang mencakup 17 tujuan, 169 target, dan 241 indikator. Dengan makin banyaknya indikator, maka untuk mencapainya bisa jadi lebih sulit. Karena itu implementasinya perlu dilaksanakan secara terbuka, terpadu, dan dengan semangat dan disiplin tinggi.

”SDGs adalah target yang cukup ambisius sementara  sumber daya  masih terbatas. Oleh sebab itu, untuk mengoptimalisasikan sumber daya tersebut semua pihak harus memahami sasaran  apa yang perlu  diprioritaskan  dan diperkuat landasannya,” Kata Budi.

Terdapat beberapa  tantangan dalam pelaksanaan SDGs. Diantaranya memastikan penerapan prinsip inklusif dan no one left behind, menyusun database yang komprehensif, terpilah dan terintegrasi, dan mengintegrasikan program seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah maupun non pemerintah. Kemudian menyelaraskan Rencana Aksi Daerah (RAD) ke dalam agenda pembangunan, menyelaraskan prioritas pemerintah dengan non-pemerintah, dan memastikan SDGs memberikan manfaat kepada seluruh penduduk termasuk di daerah terpencil dan di kepulauan.

“RAD Jatim 2018-2019 kita deadline tanggal 10 Mei 2018 sudah harus selesai. Sedangkan untuk pemkab/kota se Jatim tanggal 10 Juli 2018,” ujar dia.

Budi juga menekankan soal pentingnya kerjasama antar pemerintah daerah untuk menyusun dan melaksanakan RAD-SDG. Selain itu meningkatkan kapasitas seluruh pemangku kepentingan, sosialisasi/diseminasi, komunikasi dan advokasi, menyiapkan data dan informasi, melakukann pemantauan dan evaluasi, serta menyusun laporan kegiatan pelaksanaan.

Forum Konsolidasi SDG’s ini juga  menghadirkan beberapa tokoh sebagai nara sumber, Diantaranya  Prof. (riset) Dr. Ir Achmad  Suryana, MS, Prof Rudi Wibowo, Ketua SDGs Center UNEJ, Dr. Ir. Arifin Rudyanto M.Sc (Deputi Menteri PPN/Kepala Bappenas Bidang Kemaritiman dan SDA) dan Dr. Bayu Krisnamurthi, M.Si. (*)

Tulis Komentar

Silahkan isi nama, email serta komentar Anda. Namun demikian Anda tidak perlu khawatir, email Anda tidak akan dipublikasikan. Harap gunakan bahasa atau kata-kata yang santun. Terima kasih atas partisipasi Anda.





© Copyright 2018. Bappeda Provinsi Jawa Timur. Kembali ke atas | Kontak Kami | RSS Feed
Created & Design by IT Support Bappeda Jatim