Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, menunjukan semangat penuh dalam acara Peringatan Hari Anti Korupsi di Gedung Grahadi Surabaya. foto:istimewa
Gubernur Jawa Timur, Dr. H. Soekarwo mengajak masyarkat, khususnya generasi muda agar kritis terhadap pungutan liar (pungli). Anak-anak muda diharapkan menjadi social control bagi pelayanan publik dan tidak ragu melaporkan jika ada praktek pungli disekitarnya.
“Kita semua bangga pada kalian, anak-anak muda, yang dengan tegas dan kritis menolak pungli. Kita punya harapan besar pada anda untuk bersama-sama memberantas pungli di Indonesia,” kata Soekarwo saat memimpin Apel Hari Anti Korupsi Sedunia Tingkat Provinsi Jatim di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Jumat (9/12)
Soekarwo mengatakan, anak-anak muda memiliki peran yang besar untuk memberantas praktek pungli dan korupsi di Indonesia. Salah satu upayanya, dengan menjadi social control atau mengawasi langsung praktek pelayanan publik disekitarnya. Jika ada indikasi pungli, langsung laporkan lewat media sosial.
“Anda adalah generasi yang hebat, canggih, dan pintar. Awasilah pelayanan publik disekitar anda, jika ada pungli, langsung laporkan. Jangan ragu, langsung upload di Twitter masing-masing. Nanti kami akan langsung menindaklanjutinya, kita cek bareng-bareng ke lapangan. Jika terbukti, langsung kami tindak tegas dan proses sesuai hukum yang berlaku,” pesannya.
Masih menurut Soekarwo, salah satu indikasi dan faktor yang berpotensi terjadi pungli di pelayanan publik adalah prosesnya hanya melalui satu pintu, kemudian belum menggunakan Teknologi Informasi (TI). Atau dengan kata lain, pengurusan berkas masih menggunakan cara tradisional.
“Jika begitu, hampir dipastikan ada pungli. Karena orang bawa berkas lalu harus ketemu orang, bukan menggunakan TI. Tapi jika pelayanannya banyak opsi, atau multiple channel, maka pasti tidak ada pungli. Contohnya, kita bisa bayar pajak di mall, bank, atm, kantor pos, dan lainnya. Itu kan orang ketemu TI.”
Lebih lanjut dikatakan, seluruh sektor pelayanan publik di Jatim telah menggunakan TI. Ia mencontohkan, salah satu layanan Pemprov Jatim yang sudah menerapkan teknologi informasi adalah pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB). Dengan TI, pembayaran pajak bisa dilakukan melalui banyak tempat seperti bank, kantor pos, bahkan mesin ATM, kemudian Jembatan Timbang. ***
