Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo, M.Hum., didampingi Kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur Dr. Ir. H. RB Fattah Jasin, MS, Ketua DRD Jawa Timur Prof. Dr. Hotman Siahaan saat membahas pembangunan Jatim di Kantor Bappeda Jawa Timur, Selasa (13/9).
Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo, menegaskan, belanja pemerintah atau goverment spending harus mampu menjaga konsumsi dan daya beli dari masyarakat Jawa Timur.
Goverment spending sebagai fungsi stimulus harus berpihak dan melindungi kepada masyarakat di tengah kondisi krisis yang melanda.
Maka goverment spending adalah strategi atau langkah dalam menjaga konsumsi masyarakat dengan cara menjaga pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi hingga memperkuat perdagangan dalam negeri.
Menurut Gubernur, salah satu cara untuk menjaga konsumsi dan daya beli dari masyarakat itu sudah dilakukan. Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan pemihakan terhadap UMKM. Wujud nyatanya adalah dengan pemberian bunga murah dan kemudahan akses permodalan. Jadi, APBD harus diarahkan sebagai fungsi stimulus.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah mengubah konsep belanja yang semula melalui hibah atau grand dari SKPD kini diubah menjadi skema loan agrement. Skema ini, bertujuan untuk memberikan pinjaman kepada perbankan – dalam hal ini adalah Bank Jatim – yang bertindak sebagai penjamin untuk kemudian disalurkan kepada UMKM.
Konsumsi masyarakat, kata Soekarwo, masih mendominasi pertumbuhan PDRB dari sisi pengeluaran. Hal ini sangat penting agar terus dijaga karena kondisi ekonomi negara-negara tujuan ekspor mengalami penurunan.
Saat ini, isu ekonomi global sangatlah besar. Salah satu isu ekonomi yang menjadi perhatian adalah brexit. Negara Inggris keluar dari Uni Eropa. Langkah tersebut berdampak pada the fed menaikkan suku bunga sekali lagi. Ditambah isu komoditi harga minyak mengalami kenaikan. Sedangkan harga komoditi argiculture mengalami kenaikan termasuk komoditi metal (baja).
Selain itu, kondisi perekonomian negara tujuan ekspor Jawa Timur seperti China, AS, India, Jepang, Korea, Jerman, Belanda dan Inggris mengalami pelambatan. Secara khusus, China juga mengalami penurunan share ekspor dan impor terhadap PDB-nya.
Kondisi ekonomi makro Jatim, sampai dengan semester I tahun 2016, tumbuh 5.5 persen di atas nasional yang hanya mencapai 5.04. PDRB Jawa Timur s/d semester I tercatat Rp 903.01 trilliun. Ini berkontribusi 14.98 persen terhadap PDB Nasional sebesar Rp. 6.028,60 trilliun.
Di bidang investasi, sampai dengan semester I, didominasi oleh investasi PMDN baik fasilitas maupun non fasilitas yang nilainya mencapai Rp 58.98 trilliun. Sedangkan, untuk investasi PMA realisasi sampai dengan semester I, tercatat Rp 12,64 trilliun. Secara khusus, investasi PMA dari ijin prinsip tahun 2010-2015 belum terealisasi sebesar Rp 273 trilliun. Maka ini sangat penting untuk diketahui penyebabnya.
Kinerja perdagangan Jawa Timur, lanjut Soekarwo, sampai dengan semester I tahun 2016 sebagian besar disumbang oleh perdagangan dalam negeri yang nilainya mencapai lebih dari Rp 469 trilliun. Sementara itu, perdagangan luar negeri Jatim mengalami defisit Rp 6,827 trilliun. Namun, secara total perdagangan Jawa Timur surplus Rp 43.977 trilliun.
Jawa Timur menjadi “Hub” bagi perdagangan di Indonesia bagian timur. Jawa Timur jadi center gravity dari perdagangan. Bahkan, di Batam, Jawa Timur menjadi base dengan Vietnam.
Menurut Soekarwo, secara umum, petumbuhan ekonomi Jawa Timur pada triwulan II terakselerasi tumbuh 5.5 persen. Dari sisi permintaan, akselerasi di dorong oleh peningkatkan konsumsi swasta dan pemerintah serta akselerasi ekspor yang signifikan.
Akselerasi konsumsi swasta dan sektor perdagangan di dorong oleh perayaan hari besar keagamaan dan pencairan Gaji 13 dan 14 Pegawai Negeri Sipil. Selain meningkatkan pendapatan juga mendorong realisasi anggaran pemerintah.
Akselerasi ekspor Jawa Timur didorong juga oleh adanya peningkatan ekspor ke Swiss dan AS. Secara sektoral, pertanian terakselerasi, akibat adanya pergeseran musim tanam di tahun 2015.
“Jadi secara kualitas, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur cukup baik. Kondisi tersebut disebabkan faktor inflasi administered price relatif dapat dikendalikan. Inflasi yang rendah menguntungkan orang miskin, sedangan inflasi yang tinggi sangat membebani orang miskin. Secara umum Inflasi pemerintah pusat baik karena harga minyak rendah. Di Jawa Timur harga inflasi bagus karena adanya pemberian ongkos angkut barang dan jasa dari D4 ke konsumen.”
Produktivitas Terendah di Sektor Pertanian
Struktur PDRB Jawa Timur masih di dominasi oleh sektor industri pengolahan. Sektor ini mendominasi perekonomian Jatim dengan share 29.18 persen terhadap PDRB Jawa Timur diikuti oleh sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor yang berkontribusi 17.86 persen. Sedangkan, sektor pertanian, hanya berkontribusi sebesar 14.22 persen. Produktivitas terendah terjadi di sektor pertanian. Maka di sektor ini perlu adanya transformasi ke industri primer untuk penciptaan nilai tambah.
Diprediksikan, pertumbuhan ekonomi s/d akhir 2016 dapat tumbuh 5.7-6.1 persen. Jumlah ini disebabkan adanya kebijakan tax amnesti, apresiasi nilai tukar rupiah dan kebijakan pelonggaran sektor moneter serta penurunan suku bungga menjadi single digit.
Sementaa itu, Ketua Dewan Riset Daerah (DRD) Jawa Timur Prof. Dr. Hotman Siahaan menjelaskan, kondisi krisis yang melanda dunia dan Indonesia menyebabkan kepanikan banyak pihak. Tak terkecuali oleh pengusaha-pengusaha yang terkena imbasnya langsung dari keadaan krisis tersebut.
Maka, negara harus memproteksi segala kebijakan yang masuk dari luar negeri agar masyarakat miskin tidak terlalu terkena imbas yang begitu besar. Dibutuhkan profesional dari birokrasi yang kuat serta kreativitas birokrat guna mengantisipasi keadaan krisis ini.
Menurut Hotman, DRD akan segera merespon paparan dari Gubernur Soekarwo terkait pembangunan Jawa Timur ke depan harus segera. “Kami akan harus merespon secepatnya disertai dengan kajian-kajian. Kami beserta anggota juga akan memberikan rekomendasi kepada gubernur dengan mengumpulkan laporan-laporan dan informasi terkait kebijakan yang akan dilakukan gubernur.” ***
