Kamis, 30 Maret 2017

Koperasi Harus Sejalan dengan Program Pemerintah

Gubernur Soekarwo meneken prasasti di Gedung Dewan Koperasi Wilayah Provinsi Jawa Timur yang baru. foto:dok humasprov

Gubernur Jawa Timur, Dr. H. Soekarwo,  mengatakan, perlunya Pemerintah memberikan bantuan kepada koperasi. Bantuan ini sangat penting karena melalui koperasi masyarakat kecil yang tertindas oleh liberalisasi ekonomi bisa mendapat keadilan.

Perekonomian di Jawa Timur, kata Pakde Karwo saat peresmian Kantor Dewan Koperasi Wilayah di Provinsi Jawa Timur di kawasan Jalan Juanda Sidoarjo, 54,98 persen digerakkan oleh peranan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan Koperasi. Namun saat ini posisi UMKM jauh lebih kuat daripada koperasi. Sebab itu koperasi harus masuk dalam kehidupan UMKM.

Jika negara ingin kuat maka yang harus diperkuat adalah UMKM nya, bukan industri besar. Jawa Barat misalnya,  42 persen ekonominya ditopang oleh industri, namun saat kondisi krisis seperti ini angka penganggurannya meningkat 16 persen.

Berbeda dengan Jawa Timur, karena sebagian besar masyarakatnya bergerak di UMKM maka saat kondisi krisis sekarang ini, jumlah penganggurannya justru turun kurang lebih dari 4,14 persen.

Menurut Gubernur, anggota koperasi sebagian besar tidak punya agunan dan tidak bankable. Namun, jangan salah, meski tidak bankable mereka memegang prinsip kejujuran dan kekeluargaan. Karenanya pemerintah wajib membantu koperasi agar masyarakat kecil bisa lebih kuat

Dengan memberikan bantuan kepada koperasi maka disparitas akan bisa dikurangi secara bertahap. Dalam memberikan bantuan kepada koperasi pemerintah tidak bisa sendiri, harus ada penjaminan oleh pihak ketiga asuransi, seperti PT. Penjamin Kredit Daerah (Jamkrida) Jatim.

Gubernur mengusulkan, Dewan Koperasi Wilayah di Provinsi Jawa Timur memiliki peran penting dalam penyusunan program kerja koperasi. Sedangkan koperasi ke depan harusnya bisa sejalan dengan program Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang akan fokus pada industri primer. Kerjasama juga dilakukan dengan perbankan. Salah satunya Bank Jatim sudah menyediakan anggaran sebesar Rp1,8 triliun untuk industri primer.

Dicontohkan, para anggota koperasi jangan hanya menjual pisang tapi sudah  berupa keripik pisang, sehingga bahan bakunya tidak diambil oleh industri besar. Dengan menjual hasil olahan, bahan baku seperti keripik pisang, keripik tempe, ataupun gabah kering giling maka bisa mendapat nilai dan untung lebih.

Sekarang ini, kata Pakde Karwo, pasarnya sudah ada, bank yang memberikan pinjaman sudah ada, asuransi juga sudah tersedia, maka tinggal bagaiman koperasi ini serius menggunakan fasilitas yang ada sehingga koperasi bisa benar-benar menjadi soko guru Indonesia. (*)

Tulis Komentar

Silahkan isi nama, email serta komentar Anda. Namun demikian Anda tidak perlu khawatir, email Anda tidak akan dipublikasikan. Harap gunakan bahasa atau kata-kata yang santun. Terima kasih atas partisipasi Anda.





© Copyright 2017. Bappeda Provinsi Jawa Timur. Kembali ke atas | Kontak Kami | RSS Feed
Created & Design by IT Support Bappeda Jatim