Soekarwo: Pola Pikir Aparatur Harus Berubah ke Arah yang Baik

Paparan Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, dalam Musrenbang Provinsi Jawa Timur Tahun 2017. foto:widikamidi

Gubernur Jawa Timur, Dr. H. Soekarwo, dalam paparan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 menegaskan, dari 36,57 persen penduduk Jawa Timur dengan sheer PDRB 13,75 persen pada pertanian perlu mendapat perhatian saat ini.

Ini menjadi permasalahan. Sebab itu, program Provinsi Jawa Timur 2017 adalah membuat industri primer kelompok agro di pedesaan.

Kata Gubernur, jika masyarakat pedesaan SDM-nya bagus akan menjadi tenaga kerja industri primer dan sekunder yang andal. Bukan industri diperkotaan.

Tetapi jika program tersebut tidak berjalan dengan baik dikhawatirkan masyarakat desa akan menjadi urban di perkotaan.

“Saya sudah melaporkan kepada Pak Menteri, bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama-sama bupati/walikota membuat program industri penanganan  pasca panen menjadi prioritas. Sederhananya begini, seperti buah pisang jangan dijual berupa pisang tetapi pisang menjadi bahan baku kripik pisang, selanjutnya baru dijual. Begitu juga dengan menjual batu kalau sudah berupa patung/arca,” ungkap Soekarwo.

Gubernur yang komplit dalam hal penghargaan ini juga menjelaskan, Jawa Timur menetapkan pada 2017 fokus kepada percepatan provinsi industri bukan tanpa alasan kuat. Bahwa, 29 persen lebih Jawa Timur mampu menjadi industri. Tetapi struktur industrinya harus dibenahi.

Kelompok di bawah adalah UMKM.  Ini harus diperkuat.  Karena penduduk Jawa Timur sangat kreatif yang menjadikan UMKM kuat. Ini penting, karena dari 20 juta tenaga tenaga kerja, 906 ribu atau 4,47 persen masih menganggur, 92 persen sisanya diserap sektor UMKM yang masuk industri primer.

Soekarwo menambahkan, jumlah uang APBN dan APBD Jawa Timur jika dijumlah mencapai Rp 139 triliun, atau hanya 8,24 persen dari jumlah PDRB Jawa Timur 2015 sebesar Rp 1.689 triliun. Melihat data tersebut maka uang pemerintah bisa menstimulasi PDRB sebesar 91,76 persen cukup bagus. Namun, yang harus diubah adalah pola pikir/mindset aparatur yang harus dapat merangkul pihak ketiga seperti perbankan dan investor. Oleh sebab itu dalam Musrenbang ini pola pikir aparatur harus berubah ke arah yang baik.

Tulis Komentar

Silahkan isi nama, email serta komentar Anda. Namun demikian Anda tidak perlu khawatir, email Anda tidak akan dipublikasikan. Harap gunakan bahasa atau kata-kata yang santun. Terima kasih atas partisipasi Anda.





© Copyright 2017. Bappeda Provinsi Jawa Timur. Kembali ke atas | Kontak Kami | RSS Feed
Created & Design by IT Support Bappeda Jatim