Ilustrasi foto: kompas.com
Disparitas antarwilayah di Indonesia masih menjadi pekerjaan besar yang hingga saat ini belum maksimal penyelesaiannya.
Sebab itu Pemerintah Provinsi Jawa Timur turut mendukung Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) yang digagas oleh DPR RI.
Demikian Wakil Gubernur Jawa Timur, Drs. H. Saifullah Yusuf, saat menerima kunjungan kerja DPR RI, di Kantor Gubernur Jawa Timur, Selasa (16/6).
Menurut Saifullah Yusuf, program UP2DP ini dirasa penting untuk didukung karena untuk mengurangi disparitas yang terjadi antarwilayah yang selama ini masih terus terjadi. Jika program ini bisa dilaksanakan sesuai dengan amanat dasarnya, maka disparitas ini akan bisa teratasi.
DPR, katanya lagi, perlu mempertajam skala prioritas dalam hal penyelesaian disparitas. Apalagi anggota DPR merupakan wakil rakyat, yang harus memberikan pertanggungjawaban secara moril dan politis kepada rakyat. Khususnya konstituen di daerah pemilihannya.
Peran DPR ini sangat diperlukan untuk mempertajam program-program pengurangan disparitas. Saat ini kita masih memiliki sabuk pengaman gotong royong untuk mencegah dampak disparitas, namun sampai kapan bisa bertahan jika program nyata tidak segera direalisasikan.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebenarnya memiliki program yang sama dengan UP2DP, namun pengelolaannya langsung diserahkan ke kab/kota dan khusus dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur desa. Program ini lebih bersifat bantuan sosial, namun banyak pihak yang justru mempersoalkan pemberian bansos.
Sementara itu, M. Misbakun dari tim DPR RI, mengatakan, UP2DP DPR RI telah disalahartikan seolah dana aspirasi yang diperuntukan bagi anggota DPR. Padahal, UP2DP bukan dana segar, melainkan program yang disiapkan untuk pembangunan daerah pemilihan.
Teknis UP2DP, setiap anggota DPR bisa mengusulkan program-program pembangunan kepada pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Usulan program pembangunan yang diajukan legislator itu diperuntukan daerah pemilihannya. idi
