Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono menyerahkan Penghargaan Samkarya Nugraha Parasamya Purnakarya Nugraha kepada Gubernur Jatim Soekarwo di Puncak Hari Otoda di Istana Negara Jakarta (foto: humas jatim)
Setelah vakum selama 40 tahun pasca diterimanya penghargaan Parasamya Purnakarya Nugraha di era pemerintahan orde baru, Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang dipimpin Gubernur Dr. H. Soekarwo berhasil menorehkan sejarah baru di era modern dengan kembali meraih penghargaan Samkarya Nugraha Parasamya Purnakarya Nugraha.
Penghargaan berbentuk piala dengan ujung menyerupai tugu berwarna kuning emas itu diserahkan langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kepada Pakde Karwo, sapaan akrab Gubernur Jatim pada Puncak Peringatan Hari Otonomi Daerah ke XVIII dan penganugerahan Samkarya Nugraha Parasamya Purnakarya Nugraha di Istana Negara Jakarta, Jumat (25/4).
Bagi Jatim, penghargaan ini sangat monumental, sebab penghargaan ini pertama kali diberikan pada jaman pemerintahan orde baru, tepatnya saat berakhirnya Rencana Pembangunuan Lima Tahun (REPELITA) I pada tahun 1974. Ketika itu yang memperoleh penghargaan tersebut juga Jatim yang diterima oleh Gubernur Raden Panji H. Moh. Noer.
Untuk pertama kalinya di era sekarang, Jatim bersama 2 provinsi lain, yakni Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan berhasil meraih penghargaan bergengsi ini. Sedangkan untuk tingkat kabupaten/kota berhasil diraih oleh Kabupaten Pacitan, Jombang, dan Sleman, serta Kota Cimahi, Jogjakarta, Depok dan Tangerang.
Parasamya Purnakarya Nugraha (yang berarti Anugerah atas pekerjaan yang baik atau sempurna untuk (kepentingan) semua orang), adalah tanda penghargaan yang diberikan kepada institusi pemerintah atau organisasi yang menunjukkan hasil karya tertinggi pelaksanaan pembangunan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan Permendagri Nomor 74 Tahun 2009 Pasal 6, penghargaan ini dapat diberikan kepada Pemda yang berhasil meraih kinerja terbaik selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.
Pakde Karwo mengatakan, keberhasilan meraih penghargaan ini karena Pemprov Jatim mampu mencapai nilai tertinggi (juara I) dalam semua Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) selama 4 (empat) tahun berturut-turut sejak tahun 2010 hingga 2013. Penilaian terhadap IKK tersebut dilakukan oleh tim independen dan 10 departemen.
IKK yang jumlahnya mencapai 138 indikator tersebut diantaranya meliputi pelayanan publik, infrastruktur, keterbukaan informasi, demokrasi, kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, tingkat capaian standar pelayanan minimal, penataan kelembagaan daerah, pengelolaan kepegawaian (karier dan profesionalisme), perencanaan pembangunan yang melibatkan semua stakeholder, dan pengelolaan keuangan daerah.
Hasilnya, hampir seluruh nilai yang diberikan untuk Jatim sangat tinggi dibandingkan dua provinsi lain, yakni Sulawesi Selatan dan Jawa Tengah. Nilai yang diperoleh Jatim di atas 3.000, sedangkan dua provinsi tersebut hanya mendapat nilai 2.000. Dalam memberikan penilaian, tim penilai tidak sekadar melihat data, tetapi juga melakukan pengecekan dan peninjauan langsung di lapangan untuk memastikan kecocokan antara data yang disampaikan dengan kondisi di lapangan.
“Yang paling menonjol dari Jatim adalah masalah perekonomian dan leadership, bagian penting dari kedua hal tersebut adalah pelayanan. Di Jatim, penekanannya adalah pelayanan untuk menyejahterakan rakyat. Disinilah skor kita mencapai nilai tinggi secara konsisten. Artinya, masyarakat merasa negara memperhatikan dan memudahkan urusan mereka” katanya.
Dengan rendah hati, Pakde Karwo menuturkan bahwa prestasi-prestasi itu bukan menjadi milik pemimpin daerah, namun milik rakyat Jatim. Sebab raihan prestasi tersebut tidak lepas dari keikutsertaan dari seluruh rakyat Jatim dalam berbagai proses pembangunan sebagai aktualisasi dari musyawarah untuk mencapai mufakat.
“Keberhasilan Jawa Timur memperoleh penghargaan ini tak lepas dari peran Ketua dan para anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, semua Bupati/Walikota, jajaran aparatur pemerintahan dan TNI/Polri, para pelaku usaha, tokoh agama dan masyarakat, mahasiswa, dan rekan-rekan media yang turut membawa kemajuan yang luar biasa di provinsi ini. Intinya, penghargaan ini adalah karna kebersamaan rakyat Jatim”lanjutnya.
Sementara itu, Presiden SBY menegaskan bahwa pemimpin bisa datang dan pergi dan pemerintahan terus berganti, tetapi ada satu hal yang tetap dan pasti. Yakni pemimpin dan pemerintah yang dipimpinnya harus melayani rakyatnya dengan baik, gigih bekerja keras, serta rela berkorban untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
“Melayani dan bekerja keras tidak harus dengan cara blusukan, datang ke rumah-rumah, atau jalan kesana-kesini untuk memberikan bantuan uang langsung ke RT. Meskipun itu baik, tetapi yang paling penting adalah dengan cara melalui hati dan pikiran yang selalu dekat dengan masyarakat” katanya.
Artinya, dalam mengambil kebijakan, pemimpin harus memiliki program yang pro rakyat, sehingga bisa memastikan kesejahteraan berhasil ditingkatkan, dan aktif membangun dialog dan komunikasi.
“Dengarkan aspirasi rakyat, pemimpin apapun tingkatannya harus menjalankan tugas dengan baik dan bekerja keras untuk kesejahteraan rakyatnya. Itulah alasan negara memberikan penghargaan Samkarya Nugraha Parasamya Purnakarya Nugraha ini” pungkasnya.
(Sumber: Humas Jatim)
